IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang diselenggarakan oleh pesantren kalah dengan calo haji yang berbentuk perkantoran. Pasalnya, Kemenag terlalu mudah untuk mengeluarkan izin kepada pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa keahlian tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Forum Komunikasi KBIH KH Manarul Hidayat mengatakan, ada beberapa syarat yang sebenarnya harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembimbingan haji. Di antaranya yaitu badan pembimbing seharusnya memiliki atau bersanding pesantren.

"Seperti bank-bank, kantor-kantor itu sebenarnya dilarang bikin KBIH. Iya itu, masa bank-bank bikin KBIH, semua bikin KBIH, sehingga yang asli punya pesantren kehabisan," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (22/3).

Karena itu, untuk mengantisipasi banyaknya calo haji, dia berharap, Kemenag lebih tegas lagi dalam pemberian izin pembimbingan haji. Manarul pun mengantisipasi Kemenag yang saat ini melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik haji, sehingga calo haji tersebut dapat dihindari.

"Karena itu, saya minta supaya Kemenag tegas mengenai perijinan ini. Wong orang nggak punya apa-apa, cuma majelis taklim cuma nama doang, kiai bukan, tapi bikin pembimbing KBIH, ini yang bikin rusak," ujarnya.

Menurut dia, hal itu berbeda dengan pesantren yang tentunya pembimbingnya sudah mumpuni. Sementara, KBIH perkantoran yang banyak tidak mumpuni terus mengejar para calon haji.

"Kalau calo haji, denger orang mau haji aja udah dinginepin di situ, dibawain kue, sebelum daftar ke dia nggak pergi-pergi. Sehingga kiai di pesantren tidak kebagian karena kehabisan oleh calon haji, itu persoalan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika