IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah di Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan peraturan berapa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) furada. Kemenag diminta melibat pihak terkait sebelum menentukan berapa seharusnya haji furada.
"Mengenai berapa biayanya itu kita perlu duduk sama-sama untuk membahasnya," kata Ketua Harian permusyawaratan antar syarikat travel umroh dan haji Indonesia (Patuhi), kepada Republika, Senin (1/4).
Artha Hanif berharap BPIH haji furada tidak memberatkan masyarakat yang memilih kuota haji furada. Apalagi haji furada menjadi opsi untuk dapat mengurangi antrian panjang haji reguler dan haji khusus di Tanah Suci haji furada itu legal.
Untuk itu kata Artha, pemerintah melalui Kemenag harus menentukan harga yang pantas untuk masyarakat yang berminiat berangkat haji melalui jalur non kuota yang telah ditentukan pemerintah yaitu lewat haji furada.
Menurutnya estimasinya biaya BPIH furada kisarannya di angka 15.000 sampai 16.000 dolar. Harga tersebut sudah temasuk untuk penginapan dan lain-lain di Tanah Suci.
"Sederhananya ini belum pembahasan paling minim itu bisa 15 ribu atau 16 ribu dolar antara itulah kalau kita kita membuat harganya itu mestinya banyak menolong," katanya.
Selama ini kata Artha, belum ada standat berapa harga untuk BPIH haji furada. Masing-masing provider visa menawarkan harga mengurus visa mujamalah itu sesuai estimasinya masing-masing provider.
"Ada yang 4.500, ada yang 5.000, ada 6.000 dan 7.000 belum sama rusun dan yang lain-lainnya," katanya.
Selama ini haji furada tidak dilegalkan oleh Kemenag. Karena furada tidak diatur dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Meski demikian haji furada dilegalkan Pemerintah Saudi.
Atas dasar itulah biro-biro perjalan wisata dapat memberangkatkan masyarakat yang memilih haji jalur furada dengan harga sesuai estimasinya. Artha berharap dengan dilegalkanya haji furada tidak ada persiangan harga dari masing travel umrah dan haji khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
