IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Komite Nasional Haji dan Umrah menyatakan pemerintah harus segera mengambil sikap menyusul tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah. Apakah hasil diplomasi ini akan dipergunakan atau dibiarkan lewat begitu saja?
Ketua Komnas Haij dan Umrah, Mustolih Siradj mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan diplomasi haji tingkat tinggi kepada Raja Salman bin Abdul Aziz untuk menambah jumlah kuota haji.
Pasalnya, penambahan kuota merupakan salah satu persoalan yang paling krusial dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, dengan adanya tambahan kuota ini, dia mendorong pemerintah Indonesia benar-benar merespon dan merealisasikan kebijakan yang sudah diberikan oleh Kerajaan Saudi.
"Kuota 10 ribu bukan jumlah yang sedikit, sehingga ini patut diapresiasi dan disyukuri,” kata dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (16/4).
Mustolih menyebutkan setidaknya, ada sekitar 3,4 juta jamaah haji tunggu di Indonesia. Menurut Mustolih, penambahan kuota itu setidaknya bisa sedikit mengurai atau mengurangi antrean panjang kuota jamaah haji tunggu di Indonesia.
Selain itu, kata dia, calon jamaah umumnya juga menantikan adanya percepatan waktu agar mereka bisa segera menunaikan ibadah haji. Kebijakan penambahan kuota haji juga sangat langka terjadi. Karena menurutnya, kebijakan pemerintah Saudi terkait haji juga kerap mengalami pasang surut.
Mustolih mengakui butuh persiapan dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan jamaah haji. Misalnya, terkait pesawat yang akan mengangkut jamaah, hotel atau pemondokan jamaah di Saudi, bis antarjemput di tanah suci, dan katering jamaah haji.
Mustolih mengatakan itu menjadi tantangan bagi Kemenag untuk mempersiapkan segala kebutuhan bagi kuota jamaah haji tambahan ini. Tentunya, pemerintah Indonesia seyogianya bisa meminimalkan kendala. Mengingat, dana untuk pelaksanaan ibadah haji pun tersedia.
"Saya kira ini menjadi tantangan bagi Kemenag sebagai penyelenggara bagaimana merespons kebijakan penambahan kuota ini dengan cepat. Termasuk misalnya dengan penambahan petugas, pesawat, booking hotel atau akomodasi dan lainnya, perlu disosialisasikan dan dibahas secara serius," lanjutnya.
Jika tidak direalisasikan tahun ini, dia khawatir calon jamaah haji tunggu bisa menjadi bersikap apatis terhadap penyelenggara. Jamaah haji yang menunggu antrean, terutama lansia (lanjut usia), bisa kecewa jika tambahan kuota ini tidak diterapkan tahun ini. Hal itu lantaran kesempatan sudah terbuka bagi Indonesia.
Selain itu, Mustolih mengatakan bahwa sistem e-hajj (elektronik haji) yang dibuat kerajaan Saudi juga sudah menyesuaikan tambahan 10 ribu bagi calon jamaah haji Indonesia. Sehingga, dia menekankan agar jangan sampai diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi dan Raja Salman ini menjadi tidak ada implikasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
