Mustaqim beranggapan layanan jalur cepat dapat diterapkan pada seluruh embarkasi/debarkasi di Indonesia. Namun berdasarkan keterangan Menag, sebaiknya penerapannya dilakukan secara simultan. Dengan itu, seluruh pihak dapat melihat ihwal kemampuan, evaluasi, dan pemantauan hasil pelaksanaan layanan. Menag khawatir, penerapan menyeluruh malah dapat memunculkan banyak kendala di lapangan.

“Itu juga faktor lain yang menjadi pemikiran. Makanya, kita sudah setuju bahwa Kemenag baru menerapkan di beberapa titik,” ujar dia.

Kendati demikian, dia mengatakan Komisi VIII DPR menargetkan layanan jalur cepat tetap dapat diterapkan pada seluruh embarkasi/debarkasi pada tahun depan. Karena itu, dia berharap evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tahun ini tidak menemui kendala apa pun.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali mengatakan, pemerintah Saudi masih membatasi pemberlakuan layanan jalur cepat hanya untuk calhaj yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Alasannya, Saudi dihadapkan pada keterbatasan SDM.

“Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta, Saudi harus mempekerjakan kurang lebih 40 petugas selama 30 hari masa keberangkatan jamaah haji Indonesia,” kata dia.

Kendati demikian, Endang mengatakan KJRI Jeddah terus melakukan diskusi dengan otoritas Saudi, agar perluasan fast track bisa diterapkan. Dengan itu, semakin banyak jamaah yang dapat menikmati layanan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika