IHRAM.CO.ID, MAKASSAR— Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar Abu Bakar, mengatakan pengurusan visa progresif bagi calon jamaah haji (calhaj) yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi akan dikoordinasikan langsung oleh Kemenag provinsi masing-masing.
"Dengan adanya pelimpahan visa yang dikoordinasi langsung oleh kami di Kemenag provinsi akan lebih mempermudah proses birokrasi karena asas pelaksanaan ibadah haji pada kami ialah pembinaan, pelayaanan dan perlindungan," kata dia di Makassar, Kamis (19/12).
Anwar mengemukakan bahwa pelimpahan tanggungjawab tersebut dipastikan sebagai bentuk layanan untuk mempermudah jamaah haji agar perlindungannya lebih optimal, ditambah dengan proses keabsahan (benar) jamaahnya.
Kebijakan pelimpahan tanggungjawab visa progresif tersebut merupakan kali pertama bagi Kemenag Provinsi yang akan diterapkan pada 2020. Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2020 harus bekerja lebih optimal.
Anwar mengatakan, etiap pelaksanaan musim haji ada PPIH, yang pada operasional keberangkatan dan pemulangan membantu para jamaah. PPIH ini terdiri dari semua unsur, mulai dari Kemenag, Imigrasi, Beacukai, Pemprov Sulsel dan pihak Garuda Indonesia.
"Jika ada yang berusaha bertindak curang, maka kita tidak akan proses lebih lanjut untuk pemberangkatannya. Makanya pengawasannya akan lebih ketat karena khusus terkait dengan visa, kami sangat menghindari deportasi sebab ini akan merugikan jamaah dan nama yang tertera pada visa," jelasnya.
Oleh karena itu, penelitian terhadap kebijakan terbaru ini akan tetap dilakukan oleh Kemenag dan pihak Imigrasi secara optimal. "Peralihan ini, kami berharap proses pelaksanaan aman dan lancar dengan harapan doa dan bantuan dari seluruh masyarakat," ungkap Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
