REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengevaluasi berjalannya kebijakan tersebut. Evaluasi yang dilakukan, menurut Jokowi, mencakup penilaian apakah PSBB sudah berjalan secara efektif, terlalu kendor, atau justru berlebihan. Dari tiga penilaian tersebut, presiden secara khusus menyoroti daerah-daerah yang terlihat berlebihan menerapkan PSBB.
"Bapak Presiden itu mendapatkan informasi dan membaca berita ada beberapa tempat yang melakukan langkah-langkah, yang kurang tepat. Ada warung tenda kemudian datang sekelompok petugas lantas membubarkan paksa. Nah seperti ini kan ya over," jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (4/5).
Presiden, ujar Doni, meminta setiap Pemda mengutamakan pendekatan persuasif dan komunikatif terhadap warganya, terutama yang memang belum memahami dengan baik kebijakan PSBB. Terkait warung makan yang masih beroperasi tanpa menjalankan protokol kesehatan, presiden meminta pemda untuk memberi teguran terlebih dulu.
"Harusnya diingatkan ini warung silakan buka. Ini semua kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian bisa diatur yang semula mgkn kursinya 10 dikurangi jadi 5. Jadi perlu ada komunikasi antara petugas dengan masyarakat yang saat itu mungkin belum memahami aturan yang telah dikeluarkan," jelas Doni.
Sejak diberlakukan PSBB di sejumlah daerah, pemerintah mencatatkan perlambatan penambahan kasus positif Covid-19. Kendati begitu, presiden meminta seluruh daerah untuk tidak mengendorkan pengawasan, pencegahan, dan penanganan Covid-19 meski telah ada penurunan kasus di wilayahnya.
Laju penambahan kasus baru Covid-19 tercatat menurun 11 persen pada awal Mei ini. Kendati begitu, masyarakat Indonesia belum bisa sepenuhnya lega karena risiko lonjakan kasus masih bisa terjadi.
"Karena kehadiran sejumlah pekerja migran yang berpotensi nantinya menjadi bagian dari penularan. Termasuk juga jamaah tabligh, kemudian klaster Gowa, dan beberapa tempat industri yang telah menjadi episentrum, dan pemudik yang lolos dari pemeriksaan aparat hal ini dapat berpotensi meningkatnya kasus kembali," ujar Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
