REPUBLIKA.CO.ID, oleh Kamran Dikrama, Deddy Darmawan Nasution
Meski telah lebih dari dua bulan tanpa kasus baru Covid-19, Vietnam belum berencana untuk membuka diri kembali bagi wisatawan internasional. Vietnam merasa belum siap untuk menyambut kembali wisatawan internasional.
"Tidak ada cerita bergegas untuk membuka pintu," kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xian Phuc dalam sebuah pernyataan yang diunggah di situs web pemerintah dikutip Reuters, pada Rabu (24/6).
Menurut Nguyen, negaranya hanya akan mempersilakan pakar asing, pekerja tingkat tinggi, dan investor datang ke Vietnam disambut, tetapi dengan pengawasan ketat. Para ahli asing, seperti insinyur, misalnya, memang telah diizinkan masuk ke Vietnam dengan penerbangan khusus.
Mereka menjalani karantina di hotel. Kedatangan mereka diperlukan agar Vietnam tetap dapat mempertahankan perekonomiannya di tengah pandemi Covid-19.
Pada awal Juni lalu, Vietnam berencana melanjutkan pembukaan penerbangan internasional ke beberapa negara yang tak lagi melaporkan kasus baru Covid-19 selama 30 hari atau lebih. Vietnam merupakan salah satu negara di dunia yang berhasil menangani penyebaran wabah Covid-19.
Hal itu merupakan buah dari program tes yang agresif dan sistem karantina terpusat. Meski berbatasan langsung dengan Cina, Vietnam hanya melaporkan 352 kasus Covid-19. Sebagian besar pasien telah pulih dan tak ada korban meninggal.
Sejak Januari, pemerintah Vietnam langsung "mendeklarasikan perang" terhadap corona. Vietnam telah mengaggap corona sebagai musuh bahkan sebelum virus itu tiba di negara mereka.
Vietnam mengambil jalan tegas soal karantina wilayah (lockdown) dan pelacakan lengkap terhadap semua orang yang datang dari luar yang berasal dari negara endemi. Sebagai contoh, pada 12 Februari, Vietnam mengkarantina salah satu kota berpenduduk 10 ribu di dekat Hanoi selama tiga pekan saat kasus positif baru berada pada angka 10 kasus.
Otoritas setempat juga secara meluas dan teliti mendokumentasi setiap orang yang berpotensi melakukan kontak dekat dengan suspect Covid-19. Pemerintah Vietnam menggunakan kekuatan militer dan intel Partai Komunis untuk berjaga di setiap jalan dan persimpangan di tiap permukiman dan kompleks. Mereka memata-matai dan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang melanggar masa karantina wilayah.
Langkah Indonesia
Jika Vietnam yang sudah dua bulan tidak melaporkan kasus baru Covid-19 masih menolak masuknya wisatawan asing, Indonesia justru tengah bersiap memulihkan sektor pariwisatanya. Padahal, seperti dilaporkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kamis (25/6), kasus Covid-19 di Indonesia menembus 50.187 orang.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, pada hari ini pertambahan kasus baru yakni sebanyak 1.178 orang. Menurut Yurianto, pertambahan kasus baru di sejumlah daerah ini disebabkan karena adanya kontak erat antarmasyarakat tanpa adanya perlindungan masker. Selain itu, mereka juga tak menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Meski belum aman dari Covid-19, belum lama ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) secara resmi telah mengesahkan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama kementerian terkait.
Protokol kesehatan sektor parekraf disahkan melalui KMK Nomor HK.01.08/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Kurleni Ukar mengatakan, protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama. Yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
KMK tersebut diantaranya mengatur protokol untuk hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya, serta rumah makan, restoran dan sejenisnya, lokasi daya tarik wisata, moda transportasi, jasa ekonomi kreatif, jasa penyelenggara pertemuan, serta tempat dan fasilitas umum lainnya yang terkait erat dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selanjutnya, protokol dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak, yakni kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan masyarakat. Termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum.
Kurleni mengatakan, kehadiran protokol kesehatan itu diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap. Sehingga, dapat menggerakkan kembali usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19.
Namun demikian, keputusan terkait pembukaan kembali usaha pariwisata tentu harus disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah penyebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
"Pemerintah daerah dan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat mempersiapkan dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan," kata Kurleni Ukar, Senin (22/6).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio mengapresiasi disahkannya protokol kesehatan kesehatan tersebut.
“Protokol kesehatan secara resmi dirilis oleh Kementerian Kesehatan sehingga menjadi acuan bersama dan tidak ada kementerian lembaga yang mengeluarkannya secara mandiri melainkan terkoordinasi,” kata Wishnutama.
Kemenparekraf juga telah menyiapkan panduan teknis baik dalam bentuk video ataupun handbook yang mengacu kepada standar global. Handbook ini merupakan turunan yang lebih detail dari protokol yang baru saja ditandatangani Kemenkes sehingga akan mudah bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melaksanakan kegiatannya.
"Hal ini sangat penting karena pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. Gaining trust atau confidence adalah kunci dalam percepatan pemulihan, jadi harus sangat diperhatikan dan diimplementasikan," kata Wishnutama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
