REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim Jabar Saber Hoaks (JSH) sejak Januari 2020 hingga Juni 2020 menerima 2.881 aduan masyarakat soal Covid-19. Menurut Koordinator JSH Retha Aquila Rahadian, dari jumlah tersebut sebanyak 1.855 aduan merupakan hoaks setelah diklarifikasi. Menurutnya, persebaran hoaks Covid-19 tergolong cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan.

"Setelah kami klarifikasi, 1.855 aduan adalah hoaks. Sisanya benar. Puncak aduan ada di bulan Maret. Untuk April dan Mei sudah turun. Juli sudah mulai melandai," ujar Retha, Rabu (22/7).

Retha mengatakan, JSH membuka banyak pintu supaya memudahkan masyarakat menyampaikan aduan. Selain melalui media sosial, JSH menyediakan nomor hotline yang dapat diakses masyarakat.

Tema hoaks, kata dia, terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal pandemi hoaks membicarakan soal kebijakan karantina wilayah atau lockdown, saat ini hoaks didominasi terkait penanganan Covid-19. Salah satunya hoaks penyemprotan racun pembasmi Covid-19 melalui helikopter.

"Masyarakat harus lebih teliti dan kritis. Kritis dalam arti penasaran. Apakah informasi ini benar atau tidak. Kemudian, jangan sembarang meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya," katanya.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) Santi Indra Astuti memaparkan sejumlah dampak buruk dari hoaks. Pertama, merusak ekosistem informasi yang memicu kebingungan di masyarakat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang valid dan tidak.

"Belakangan ketahuan informasinya tidak valid alias hoaks. Tapi, energi terlanjur tercurah untuk mengurusi informasi yang tidak benar," kata Santi.

Santi mengatakan, hoaks dapat membuat masyarakat salah mengambil keputusan, khususnya terkait Covid-19. "Dia menolak untuk berobat karena percaya pada hoaks. Hoaks membuat orang mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal bagi hidupnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika