REPUBLIKA.CO.ID, -- Sama halnya negara Yunani dan Paus di Vatikan, dan negara-negara barat berekasi keras ketika Presiden Erdogan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid, 'seteru abadi' India, yakni Pakistan, juga beraksi keras atas pembangunan kuil lama di lokasi Masjid Babri di Ayodhya.
Seperti dikutip melalui laman berita Anadolu Agency (aa.com.tr) dalam berita bertajuk 'Pakistan condem Construction of Ram temple in India' (Pakistan kutuk pembangunan kuil Dewa Rama di India), sikap marah itu berbaca jelas. Berita itu selengkapnya begini:
-----
Pakistan pada hari Rabu lalu mengulangi kecamannya atas pembangunan sebuah kuil Hindu di situs Masjid Babri dari abad ke-16 di negara tetangga India. Hal ini menyusul keputusan kontroversial yang diberikan oleh Mahkamah Agung India November lalu.
Kecaman itu terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri India Narendra Modi meletakkan batu bata perak seberat 40 kilogram. Ini untuk menandai awal pembangunan sebuah kuil Ram yang besar di lokasi Masjid Babri di kota Ayodhya di India utara, seperti dikutip dari berbagai media di India.
"Keputusan yang salah dari Mahkamah Agung India yang membuka jalan untuk pembangunan kuil tidak hanya mencerminkan dominasi keyakinan atas keadilan, tetapi juga tumbuhnya mayoritas di India saat ini, di mana minoritas, terutama Muslim dan tempat ibadah mereka, semakin diserang, " begitu pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Pakistan. Sebuah kuil yang dibangun di situs masjid bersejarah, lanjutnya, itu akan tetap menjadi "noda di wajah demokrasi India" untuk masa yang akan datang.
"Pemandangan menyakitkan dari pembongkaran Masjid Babri oleh BJP [Partai Bharatiya Janata] dan afiliasi Hindu ekstremisnya pada tahun 1992. Kisah ini tetap segar di benak umat Islam di seluruh dunia.
"Sejak itu, OKI [Organisasi Kerjasama Islam] telah mengeluarkan banyak resolusi yang mengutuk tindakan keji menghancurkan masjid yang berusia berabad-abad," kata pernyataan itu lagi. "Generasi Muslim masa depan akan terus menyadari struktur baru yang tidak sah yang telah dikampanyekan oleh BJP yang digerakkan oleh Hindutva, dan bertekad untuk membangun sebagai bagian dari agendanya untuk mengubah India menjadi 'Hindu Rashtra.' Peristiwa hari ini di Ayodhya mencerminkan dorongan yang tak henti-hentinya ke arah ini. "
Bukan hanya itu, pihak Pakistan menyatakan bila India tergesa-gesa dalam memulai pembangunan sebuah kuil di situs Masjid Babri di tengah pandemi COVID-19 yang merusak, soal Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang anti-Muslim, Daftar Warga Nasional yang membayangi untuk mencabut hak Muslim, pembunuhan yang ditargetkan terhadap Muslim di Delhi dengan keterlibatan negara pada awal tahun ini, dan langkah-langkah anti-Muslim lainnya. "Ini menunjukkan fakta bagaimana Muslim di India dianiaya, dirampas, dipinggirkan, dan menjadi sasaran kekerasan," pernyataan itu menekankan.
"Pelanggaran HAM berat dan sistematis India di Jammu & Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, dan desain jahat BJP untuk mengubah demografi wilayah yang diduduki, semuanya mencerminkan gelombang pasang ideologi yang memecah belah dan ekstremis di India yang mengancam kerukunan beragama dan perdamaian regional, "katanya lebih lanjut.
Islamabad mendesak New Delhi untuk memastikan "keselamatan, keamanan dan perlindungan minoritas", terutama Muslim dan tempat ibadah mereka dan situs Islam lainnya di mana "ekstrimis Hindu dan fanatik telah banyak mengklaimnya.
"Komunitas internasional, PBB, dan organisasi internasional terkait harus memainkan peran mereka dalam menyelamatkan situs warisan Islam di India dari rezim 'Hindutva' dan memastikan perlindungan dan hak-hak agama minoritas di India," pungkasnya.
Masjid Babri dihancurkan oleh massa Hindu garis keras pada tahun 1992. Kala itu, Perdana Menteri Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao telah berjanji untuk membangun kembali masjid dalam pidato yang disiarkan televisi kepada bangsa India.
Namun, Mahkamah Agung India November lalu menyerahkan situs masjid bersejarah itu kepada umat Hindu untuk pembangunan sebuah kuil menyusul pertarungan hukum yang berkepanjangan.
Pengadilan juga memutuskan bahwa sebidang tanah seluas 20.234 meter persegi (5 acre) yang “cocok” akan diberikan kepada Badan Wakaf Sunni baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk membangun masjid baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
