REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH — Pakistan secara tegas menolak spekulasi media tentang perbedaan dalam hubungannya dengan Arab Saudi.
Dalam hal ini, klarifikasi Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi dan dukungannya oleh Perdana Menteri Imran Khan, ditambah dengan kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Qamar Javed Bajwa ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh untuk tujuan militer memperykuat fakta bahwa ikatan erat antara kedua negara cukup tangguh untuk menyerap guncangan kritis semacam itu.
Namun, sekarang cukup jelas bahwa ada upaya terorganisasi untuk menciptakan gesekan dalam hubungan Arab Saudi-Pakistan. Ini dimulai ketika pernyataan publik Qureshi yang mengkritik peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kashmir diledakkan secara berlebihan untuk menunjukkan bahwa Riyadh dan Islamabad telah berpisah.
Apa yang disebut sebagai gagasan Arab Saudi menolak untuk mempertahankan dukungan ekonominya ke Pakistan disebarkan sebagai pembenaran. Kemudian, kunjungan Bajwa yang sebelumnya dijadwalkan ke Arab Saudi secara keliru digambarkan sebagai tawaran untuk mengendalikan kerusakan antara dua negara.
Oleh karena itu, cukup meyakinkan bahwa Qureshi sendiri yang memimpin untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada perubahan dalam posisi Arab Saudi dalam sengketa Kashmir, atau bahwa mereka telah meminta Pakistan untuk membayar kembali pinjaman atau menghentikan pasokan minyaknya. Dilansir Arab News, semuanya adalah spekulasi.
Qureshi mengatakan tidak ada keputusan yang diambil, menekankan bahwa Pakistan dan Arab Saudi memiliki hubungan dengan tujuan perdamaian bersama. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Pakistan dengan keras mengutuk serangan rudal dan pesawat tak berawak baru-baru ini terhadap Arab Saudi oleh milisi Houthi di Yaman dan menyerukan serangan semacam itu segera dihentikan.
"Pakistan menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritasnya dengan Arab Saudi terhadap segala ancaman terhadap keamanan dan integritas teritorialnya,” ujar Qureshi.
Awal bulan ini, Qureshi juga mengklarifikasi bahwa Arab Saudi mengakui perasaan dan aspirasi warga Pakistan. Bahkan, saat mengunjungi Cina pada 21 Agustus lalu, dia mengatakan bahwa hubungan antara kedua negara selalu baik dan akan tetap demikian di masa depan.
Arab Saudi dan Pakistan memiliki hubungan dalam bidang pertahanan untuk jangka panjang, yang diatur oleh perjanjian kerjasama keamanan bilateral yang ditandatangani pada 1982. Berdasarkan kesepakatan, Pakistan membantu Arab Saudi dalam pelatihan militer dan kemampuan produksi pertahanan.
Pasukan Pakistan juga ditempatkan di Arab Saudi dalam peran pelatihan dan penasehat. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Raheel Sharif memimpin 41 anggota Aliansi Penanggulangan Terorisme Militer Islam yang berkantor pusat di Riyadh adalah cerminan dari kerja sama militer media negara yang erat.
Kunjungan Bajwa juga menegaskan kembali upaya bersama kedua negara untuk lebih memperkuat kerja sama keamanan Pakistan dan Arab Saudi. Seperti halnya dalam hubungan militer, tidak ada masalah dalam hubungan personal lainnya antara kedua negara.
Jutaan warga Pakistan bekerja di Arab Saudi dan jutaan dari mereka memberi penghormatan ke Mekah dan Madinah setiap tahun. Peningkatan kerjasama antara Arab Saudi dan Pakistan akan membutuhkan koordinasi yang erat atas kebijakan dan strategi bilateral dan regional.
Berikut adalah tinjauan singkat konteks historis dan dinamika saat ini yang ditulis oleh Ali Awadh Asseri, mantan diplomat senior Arab Saudi yang bertugas di Pakistan pada 2001 pinga 2019. Selama setengah abad, Arab Saudi telah memberikan kepemimpinan di dunia Islam yang didasarkan pada upaya persatuan dan perdamaian bagi semua orang Muslim.
Krisis besar telah datang terutama saat pemberontakan Ayatollah pada 1979 di Iran. Selain itu, bagi Pakistan, sejarah baru-baru ini memberikan bukti yang cukup tentang perilaku destabilisasi Iran dalam pemberontakan Baloch, serta perang Afghanistan.
Hingga saat ini, Iran telah menjadi kekuatan disintegrasi kawasan. Arab Saudi melakukan reformasi pada dekade sebelum 1979, sebuah proses yang dimulai Raja Faisal bin Abdelaziz.
Tetapi ini dibalik oleh pemberontakan Ayatollah. Beberapa dekade berikutnya melibatkan Kerajaan dalam pencarian yang tidak perlu untuk melindungi Umat dari divisi mana pun atas dasar sektarian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
