REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sedang berusaha menahan laju penularan covid-1. Salah satunya dengan mendatangkan vaksin.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi.
Pertama, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Berikutnya, serta skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.
"Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri," kata Erick.
Dia mengatakan perjalanan pelaksanaan vaksinasi covid-19 nanti transparan. Sejak awal, kata Erick pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI.
"Semua kita libatkan karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan covid yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi covid, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," ujar Erick dalam acara webinar bertajuk "Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid" yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11).
Erick menyampaikan terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin covid. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.
Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
