REPUBLIKA.CO.ID, PRANCIS -- Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin, mengumumkan pemeriksaan puluhan masjid yang dicurigai sebagai ekstremis Islam, Kamis (3/12). Hal ini dilakukan menyusul janji Presiden Emmanuel Macron untuk melawan "separatisme" setelah serangan teror yang terjadi.
Darmanin mengatakan, sebanyak 76 masjid dari lebih 2.600 tempat ibadah Muslim telah ditandai sebagai lokasi yang memungkinan munculnya ancaman terhadap nilai-nilai dan keamanan Republik Prancis. Masjid mana pun yang ditemukan mengobarkan ekstremisme, selanjutnya akan ditutup.
Total, 18 masjid dari 76 yang akan diperiksa berada di area Paris. Menurut sebuah laporan, ada 18 masjid yang nantinya akan menghadapi penutupan dalam waktu dekat.
"Di beberapa daerah yang terkonsentrasi, tempat ibadahnya jelas anti-Republik. Imam diikuti oleh badan intelijen dan wacana yang disampaikan bertentangan dengan nilai-nilai kita," kata Darminin kepada radio RTL, dilanasir di The Sydney Morning Herald, Jumat (4/12).
Penyidik selanjutnya disebut akan menyelidiki pendanaan masjid dan latar belakang para imam yang dianggap mencurigakan.
Menteri sayap kanan ini bersikeras jika jumlah masjid yang menjadi target pemeriksaan relatif kecil. Hal ini menunjukkan negara dalam kondisi yang jauh dari situasi radikalisasi yang meluas.
"Hampir semua Muslim di Prancis menghormati hukum Republik dan terluka oleh radikalisasi itu," katanya.
Pemeriksan tersebut merupakan bagian dari respons atas dua serangan baru-baru ini yang mengejutkan Prancis. Dua insiden yang dimaksud adalah pemenggalan kepala seorang guru bernama Samuel Paty dan penikaman yang menewaskan tiga orang di sebuah gereja di Nice.
Buntut dari insiden ini, pihak berwenang menggerebek lusinan kelompok olahraga Islam, badan amal, hingga asosiasi yang dicurigai mempromosikan ekstremisme.
Presiden Prancis, Macron, telah memperingatkan meningkatnya ancaman "separatisme Islam" dan tantangannya terhadap Republik sekuler Prancis yang kukuh.
Kebebasan berkeyakinan, kesetaraan gender, dan hak penistaan terancam di beberapa daerah. Hal ini ia sampaikan mengutip klaim anak-anak dari keluarga Muslim konservatif yang dikeluarkan dari sekolah, serta kelompok olahraga dan budaya yang digunakan untuk mengindoktrinasi pemuda.
Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintahannya minggu depan akan membuat rancangan undang-undang (RUU) baru tentang memperkuat prinsip-prinsip Republik. Di antara langkah-langkah yang diusulkan adalah memberi setiap anak di Prancis nomor ID unik untuk memastikan mereka bersekolah dan tidak dalam "cengkeraman Islamis".
Mengintimidasi pegawai negeri atas dasar agama dan menindak ujaran kebencian secara daring juga akan dianggap sebagai kejahatan. Hal ini kemudian akan memungkinkan hakim mengadakan persidangan jalur cepat terhadap tersangka teror.
RUU itu juga memperkenalkan hukuman penjara dan denda bagi dokter yang memberikan "sertifikat keperawanan" yang kontroversial untuk pernikahan agama tradisional. Mereka yang tertangkap tangan akan menghadapi hukuman satu tahun penjara dan denda 15.000 euro atau 24.000 dolar AS.
Pembelaan Macron atas prinsip-prinsip Prancis yang menjunjung kebebasan berekspresi, termasuk penistaan, memicu protes di beberapa negara Muslim. Beberapa media menyebut pengumuman penggerebekan Darminin sebagai bagian dari rencana menangkis kritik masif atas penanganannya terhadap klaim kebrutalan polisi yang tertangkap kamera dalam beberapa hari terakhir.
Sumber:
https://www.smh.com.au/world/europe/mosques-across-france-raided-20201204-p56kl8.html
Ikuti Whatsapp Channel Republika
