Rabu 06 Jan 2021 08:38 WIB

Soal Vaksin, Muhammadiyah Minta BPOM dan MUI Independen

Muhammadiyah mengeluarkan lima rekomendasi soal penanganan dan vaksin Covid-19.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Ratna Puspita
Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman
Foto: Wihdan Hidayat/ Republika
Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman mengatakan, Muhammadiyah mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pemeriksaan vaksin Covid-19. Dukungan itu merupakan dua dari lima rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah soal penanganan dan vaksin Covid-19.

Agus mengatakan Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi. "Sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata Agus, Selasa (5/1).

Baca Juga

Karena itu, Muhammadiyah mengeluarkan setidaknya lima rekomendasi soal penanganan dan vaksin Covid-19. Dalam rekomendasi pertama yang ditujukan untuk BPOM, Muhammadiyah mendukung lembaga itu independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin. 

Pada rekomendasi kedua yang ditujukan untuk MUI, Muhammadiyah mendukung agar MUI independen menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut. 

Rekomendasi ketiga, Muhammadiyah mengatakan, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin. "Sebab itu, pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi," ujar Agus.

Rekomendasi keempat, Muhammadiyah yang memiliki infrastruktur kesehatan akan ikut menyukseskan vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kelima, Muhammadiyah berharap masyarakat tetap ketap menerapkan protokol kesehatan meski telah divaksinasi.

"Ketat dalam penegakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan 3T atau testing, tracing, treatment," kata Agus. 

Sementara itu, PP Muhammadiyah menerima silaturahim Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Dalam pertemuan itu, disampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait penanganan dan vaksin Covid-19.

Budi diterima Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, ketua-ketua PP Muhammadiyah, dan ketua MCCC, secara virtual. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement