Selain itu, Iran telah mengatakan dalam keadaan apa pun tidak akan menerima rencana langkah demi langkah dan hanya mengharapkan AS untuk mengambil langkah terakhir dengan mencabut semua sanksi. Delegasi Iran mendarat di Wina pada Senin malam, dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan rekan-rekan dari China.
Lebih banyak pembicaraan bilateral dilakukan dengan perwakilan dari Rusia dan penandatangan JCPOA Eropa. Juru bicara pemerintah Iran Ali Rabiei pada hari Selasa mengatakan negara itu menyambut komentar utusan khusus AS Malley baru-baru ini bahwa Iran akan perlu menikmati manfaat ekonomi yang dijanjikan di bawah JCPOA dalam bentuk sanksi yang dicabut.
“Saya tidak dapat membahas detail lebih lanjut tetapi kami sangat menantikan implementasi dari sikap konstruktif ini dan berharap pada akhir pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina. Kami dapat mencapai representasi yang lebih jelas tentang keseriusan dan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban tersebut,” katanya dalam konferensi pers di Teheran.
Komentar Malley juga membuat kecewa para pejabat senior di Israel, yang sangat menentang kesepakatan nuklir dan kompromi apa pun dengan Iran, karena mereka menyebut komentar itu sangat mengganggu. Sementara itu, kaum konservatif dan garis keras di Teheran, yang juga menentang kesepakatan itu dan telah memberanikan diri menjelang pemilihan Presiden pada Juni.
Presiden moderat Hassan Rouhani tidak dapat berdiri lagi melanjutkan pernyataan mereka dalam mengukir peran dalam negosiasi. Setidaknya dua anggota parlemen mengatakan Iran harus membutuhkan waktu minimal dua bulan untuk memverifikasi pencabutan sanksi.
"Jika mereka memiliki permintaan yang tepat, seperti batas pengayaan 3,67 persen [uranium], kami harus memiliki kondisi yang tepat," cicit perwakilan Teheran Ehsan Khandoozi.
Dia menyebut kondisi itu adalah realisasi ekspor 2,3 juta barel minyak per hari, pelepasan miliaran dolar uang Iran yang dibekukan di luar negeri dan transaksi internasional senilai Rp 57 triliun per bulan. Pada Ahad, sejumlah anggota parlemen menandatangani pernyataan publik yang mengatakan penerapan kesepakatan apa pun terkait pencabutan sanksi dengan AS harus disetujui oleh parlemen.