REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan bahwa negaranya ingin memiliki hubungan yang baik dan terhormat dengan Iran.
Pernyataan dari Bin Salman itu datang dalam acara wawancara televisi pada Selasa malam (27/4). Mengenai posisi Teheran, yang telah berulang kali menerima kritik Saudi dalam beberapa tahun terakhir, putra mahkota itu mengatakan, "Iran adalah negara tetangga dan kami ingin memiliki hubungan yang baik dan terhormat dengannya."
"Kami ingin Iran yang sejahtera dan memiliki kepentingan bersama satu sama lain, tetapi masalah kami adalah tindakan negatifnya seperti program nuklirnya atau dukungan untuk milisi yang dilarang di beberapa negara di kawasan dan program rudal balistik," ujar dia.
"Kami bekerja dengan mitra kami untuk mengatasi masalah ini, dan kami berharap dapat mengatasinya dan memiliki hubungan yang baik dan positif dengan semua pihak."
Putra mahkota Saudi tidak merinci pembicaraan soal para mitranya yang dia maksud, tetapi The Financial Times baru-baru ini mengatakan bahwa delegasi Saudi bertemu dengan delegasi Iran pada 9 April di ibu kota Irak, Baghdad. Pembicaraan rahasia Saudi-Iran, menurut sumber yang sama, berfokus pada meredakan ketegangan antara kedua negara, serangan Houthi ke wilayah Saudi dan menyetujui untuk mengadakan pembicaraan baru.
Mengenai masalah Yaman, putra mahkota Saudi mengatakan bahwa negaranya "tidak akan menerima kehadiran milisi yang melanggar hukum di perbatasannya," mengacu pada kelompok pemberontak Houthi.
"Kami berharap Houthi akan duduk di meja perundingan dengan semua pihak di Yaman untuk mencapai solusi yang menjamin hak semua orang dan menjamin kepentingan negara-negara di kawasan itu," kata bin Salman.
Selama hampir tujuh tahun, Yaman mengalami perang antara pasukan pro-pemerintah yang didukung oleh koalisi militer Arab yang dipimpin Saudi dan Houthi yang didukung Iran, yang telah menguasai ibu kota Sanaa sejak September 2014.
Menanggapi pertanyaan apakah Washington telah berpaling dari Riyadh, dia menjawab bahwa "margin ketidaksepakatan sangat wajar ... dan ada konsensus Saudi dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebesar 90 persen."
Dia menyatakan bahwa margin ketidaksepakatan dapat meningkat atau menurun dengan otoritas Amerika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
