REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tak akan mentolerir adanya tindakan penyelewengan anggaran. Terlebih, penyelewengan anggaran dilakukan di tengah kondisi pandemi saat ini.
Presiden meminta agar pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menghemat anggaran untuk menghadapi pandemi dan mempercepat pemulihan kesehatan serta ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).
"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini. Semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi," kata Jokowi, Kamis (27/5).
Jokowi pun mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar menjalankan tugasnya untuk mengawal percepatan dan realisasi belanja pemerintah. Ia mengatakan, peran utama pengawasan yang dilakukan yakni untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, dan menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.
"Mengikuti prosedur itu penting, ya penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya," ujar Jokowi.
Presiden mengatakan, hasil dan manfaat dari penggunaan anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah ini sangat ditunggu-tunggu rakyat. Melalui pengawasan tersebut harus menjamin tak ada penggunaan yang salah sasaran dan juga dikorupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
