IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Ustaz Jeje Zainuddin menilai ada ketidakpercayaan publik terkait dana haji. Ia menduga hal tersebut disebabkan beberapa hal.
Pertama, publikasi laporan penggunaan dana haji oleh pihak BPKH dirasa masih kurang massif di tengah masyarakat. Padahal ini adalah dana tabungan masyarakat yang jumlahnya sangat besar.
"Di jaman teknologi informasi seperti ini harusnya pihak BPKH memanfaatkan teknologi dan memperkerjakan SDM yang mumpuni di bidangnya, sehingga informasi itu dapat menyebar dengan cepat dan tepat kepada publik." kata Ustaz Jeje kepada Republika.co.id, Ahad (6/6).
Kedua, lemahnya kepercayaan publik kepada kinerja pemerintahan sekarang ditambah dengan situasi pandemi yang berdampak krisis ekonomi. Krisis kepercayaan publik atas keamanahan pemerintah, kata Ustaz Jeje, juga diperkuat dengan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan uang rakyat. Akibatnya, krisis ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan rakyat semakin meningkat.
"Juga banyaknya hoaks terkait penggunaan dana haji oleh pemerintah, yang tidak direspon dan kurang klarifikasi dari pihak BPKH, sehingga menyebabkan masyarakat umum mempercayainya sebagai suatu kebenaran." kata Ustaz Jeje.
Ustaz Jeje pun mendesak agar Pemerintah secara transparan melaporkan penggunaan dan pengelolaan dana haji kepada publik.
"Sebetulnya sudah ada secara reguler. Tapi nampaknya terbatas publikasinya, harusnya kan via media massa secara masif." kata Ustaz.