REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat Buya Gusrizal Gazahar,mengatakan pihaknya mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejumlah daerah di Sumbar. Tapi dia meminta wilayah yang mendapat perintah menerapkan PPKM tidak melarang kegiatan sholat Idul Adha 1441 Hijriah.
"Kami (MUI Sumbar) sangat mendukung PPKM karena ini bagian dari ikhtiar mengakhiri pandemi. Tapi sholat Idul Adha jangan dilarang," kata Gusrizal di Kantor Gubernur Sumbar di Padang, Rabu (7/7).
Gusrizal berharap pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar sholat Idul Adha berjamaah. Pemerintah kata dia cukup memberikan penekanan supaya protokol kesehatan selama pelaksanaan sholat Idul Adha diterapkan dengan ketat.
Gusrizal juga tidak ingin pemerintah melarang umat Islam beribadah ke masjid. Karena hal itu menyiratkan seakan-akan kegiatan ibadah sebagai penghalang upaya pemutusan mata rantai penularan covid-19.
Buya Gusrizal menyebut masyarakat terutama umat Islam terkadang merasakan ketidakadilan ketika sholat berjamaah dilarang sementara pusat-pusat perbelanjaan seperti mall-mall tetap ramai. Menurut dia, fakta tersebut mencerminkan pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan aturan.
Hal itu menurut dia sangat riskan bagi penanganan covid. Karena ketidakkonsistenan pemerintah dapat mengakibatkan masyarakat tidak patuh dan bahayanya ada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid-19.
Gusrizal menambahkan segala upaya pemerintah dalam menangani pandemi sudah sesuai dengan aturan Islam. Ketika suatu negeri menghadapi wabah, masyarakat harus dibatasi.
"Sejak awal MUI Sumbar sudah sepakat dan mendukung upaya pemerintah mengendalikan pandemi. Tapi kebijakan pemerintah jangan sampai membuat keluh kesah masyarakat," ujar Gusrizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
