REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menegaskan bahwa dana jamaah haji tunggu yang berada di perbankan syariah aman dan dijamin. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena otoritas keuangan pemerintah pun melakukan pengawasan.
"Pengelolaan keuangan dana haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, pengawasannya berlapis-lapis dan masuk program penjaminan LPS, dana haji yang dikelola oleh BPKH di industri perbankan terjamin keamanannya," ujarnya dalam forum virtual Dana Haji Dijamin LPS, digelar oleh Berita Satu TV, Kamis (8/7).
Penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh LPS saat ini didasarkan pada Undang-undang LPS yaitu UU No. 24 Tahun 2004, yang berlaku untuk simpanan nasabah di perbankan nasional. Termasuk dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditempatkan dalam rekening simpanan di perbankan.
Kemudian, Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang program penjaminan simpanan. Dalam hal nasabah memiliki rekening simpanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.
Dana haji yang ditempatkan oleh BPKH pada rekening simpanan di bank syariah termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficiary), yaitu bagi kepentingan para calon jamaah haji. Dana haji tersebut ditempatkan oleh BPKH dalam rekening simpanan atas nama BPKH QQ calon jamaah haji yang dilengkapi dengan daftar nama-nama calon jamaah haji yang setoran dananya termasuk dalam rekening tersebut.
Dengan demikian penjaminan terhadap dana haji yang ditempatkan BPKH dalam rekening simpanan di bank mengikuti skema penjaminan simpanan milik beneficiary. Yaitu berlaku penjaminan simpanan maksimum Rp 2 miliar per nasabah per bank untuk masing-masing calon jamaah haji yang namanya tercantum dalam daftar tadi.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga memberikan kepastian terhadap kekhawatiran sebagian umat terhadap pengelolaan dana haji. Ia menyatakan, ketentuan UU Pengelolaan Keuangan Haji (UU No. 34 Tahun 2014) telah memberikan koridor pengelolaan keuangan haji secara prudent oleh BPKH.
"Aturan yang ada sudah cukup clear mengatur tata kelola pengelolaan keuangan dana haji secara baik, aman dan hati-hati," katanya.
Selain itu, pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH juga diaudit oleh BPK untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa keuangan dana haji dikelola secara baik. Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menyatakan Laporan Keuangan BPKH telah diaudit oleh BPK, dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
Laporan keuangan BPKH ini memenuhi kaidah laporan keuangan yang aman dan menunjukkan dana haji yang dikelola oleh BPKH aman dan juga likuid. "Beberapa hari ini kami berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa dana haji aman, transparan dan likuid," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
