Pada 2012, Mali memberlakukan aturan syariah di bagian utara negara tersebut. Akibatnya, penganiayaan terhadap orang Kristen meningkat secara signifikan dan digambarkan sebagai penganiayaan berat dari Lembaga Open Doors.

Dalam indek penganiayaan terhadap komunitas Kristen, lembaga ini menempatkan Mali dalam urutan ketujuh dalam daftar indeks yang dirilis pada 2013.

Pelaksanaan hukum syariah ini dikuasai pemberontak di wilayah utara. Mereka melarang musik, memotong tangan atau kaki pencuri, rajam bagi pezina, sanksi moral bagi perokok, peminum alkohol, dan wanita yang tidak berpakaian sesuai syariat. Pada 2012, beberapa situs Islam di Mali hancur atau rusak akibat aksi perusakan berdalih bid'ah dan syirik yang dilakukan kelompok Alqaidah.

Ketegangan juga dipicu oleh para pendakwah asing yang beroperasi di utara negara itu. Pada Agustus 2003, konflik meletus di Desa Yerere, barat Mali, ketika sekelompok Muslim Sunni tradisionalis menyerang kelompok Wahabi yang tengah membangun masjid. 

Pada dasarnya, konstitusi memberikan kebebasan beragama dan melarang segala bentuk diskriminasi agama atau intoleransi, baik yang muncul dari pemerintah, individu, maupun kelompok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika