REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memutuskan wilayah dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1, 2, dan 3, diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sejumlah sekolah pun mulai kembali melakukan aktifitasnya.
Dalam pelaksanaan PTM terbatas ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengingatkan agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta mematuhi segala protokol kesehatan (prokes).
"Mungkin sekarang ini PTM sudah bisa dimulai dalam skala terbatas. Meskipun demikian PTM harus dilaksanakan sangat berhati-hati dengan memenuhi beberapa hal," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (31/8).
Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ini di antaranya adalah, sudah dalam kategori zona hijau atau kuning, diutamakan tenaga pendidik dan muridnya yang sudah vaksinasi, tetap mematuhi protokol kesehatan, serta durasi atau jam sekolah dapat dikurangi.
Ia menyebut, saat ini memang mulai muncul kekhawatiran dari berbagai pihak, akan terjadinya //learning lost//. Hal ini merupakan akibat dari pembelajaran daring yang tidak efektif.
"Banyak pihak mendesak agar mulai dilakukan pembelajaran tata muka (PTM)," ujarnya.
Di satuan pendidikan Muhammadiyah sendiri, ia menyebut beberapa sudah mulai menjalankan PTM terbatas. PTM ini tidak hanya berlaku untuk madrasah saja, tapi juga sekolah dan pesantren Muhammadiyah.
Terkait dengan respon wali murid akan dimulainya PTM terbatas, ia menyebut hasilnya bervariasi. Namun demikian, secara umum wali murid setuju dengan beberapa pemenuhan protokol kesehatan.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, M Ishom Yusqi, menyampaikan uji coba penyelenggaraan PTM di madrasah sudah mulai dilakukan pada 10 Agustus. Hal ii merupakan upaya mempersiapkan PTM Terbatas di beberapa madrasah di setiap Provinsi.
"Prosentase madrasah yang telah melakukan uji coba PTM sekitar 18 persen madrasah yang tersebar di 34 provinsi," katanya kepada //Republika.co.id//, Ahad (29/8).
Uji coba PTM atau persiapan sebelum melaksanakan PTM Terbatas madrasah ini didasarkan pada Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag pada 10 Agustus lalu.
SE tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti kajian Satgas Covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas. Madrasah yang memiliki kesiapan belajar diprioritaskan melakukan uji coba PTM.
18 persen madrasah yang melakukan uji coba PTM hanya sebagai sampel sebelum memulai PTM Terbatas. Karena itu, dia menekankan, bukan berarti sisa dari 18 persen tersebut tidak memiliki kesiapan untuk melakukan PTM.
"Uji coba PTM berlangsung dua pekan, berakhir pekan ini. Senin (30 Agustus), sudah dimulai PTM Terbatas. Jadi besok akan banyak madrasah yang merealisasikan PTM Terbatas," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
