REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 pada 2022. Tahun depan, hanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja yang vaksinasinya dibiayai negara.
"Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayar yang PBI," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).
Para PBI yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua, juga akan menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Adapun vaksinasi penguat bagi PBI juga akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"PBI akan mendapatkan satu kali booster. Kebutuhan dosisnya adalah sejumlah orang yang mendapatkan booster, ditambah buffer 10 persen," ujar Budi.
Adapun orang-orang yang di luar kategori PBI dapat membeli vaksinnya sendiri, termasuk membeli vaksin dosis ketiga yang nantinya akan ditentukan oleh pemerintah. "Rakyat bisa membeli vaksinnya sendiri, jenis vaksinnya nanti akan kita tentukan yang sudah mendapatkan penggunaan darurat dari WHO. Dan orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, sama seperti beli obat di apotek," ujar Budi.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham merespons rencana pemerintah terkait vaksinasi di 2022. Menurutnya, vaksinasi mandiri ini benar-benar harus menargetkan masyarakat yang benar-benar mampu membeli vaksin.
"Pemerintah memiliki skenario sasaran vaksinasi sebanyak 93,7 juta jiwa dilakukan secara mandiri, artinya vaksinasi berbayar didorong untuk masyarakat mampu," ujar Aliyah.
Di samping itu, pemerintah perlu benar-benar mengawasi seluruh proses vaksinasi mandiri tersebut pada 2022. Sebab, vaksinasi mandiri dinilainya sudah berada dalam skema bisnis.
"Pemerintah mengawasi bisnis vaksinasi tak dilakukan serampangan sehingga monopoli pihak-pihak tertentu (tidak dilakukan). Pemerintah benar-benar menjadi regulator dan pengawas vaksinasi mandiri ini," ujar Aliyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
