REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akselerasi vaksinasi terus dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity pada akhir tahun. Upaya menjaga ketersediaan vaksin serta proses distribusi vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah juga menjadi perhatian.
Selain sebagai upaya penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi dinilai menjadi salah satu upaya memperkuat perekonomian. Di antaranya melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa (21/9), menerima audiensi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) secara virtual. Abdullah Mansuri sebagai Ketua Umum IKAPPI pada kesempatan tersebut menyampaikan, pihaknya ingin agar tagline 'Pedagang Sehat, Ekonomi Kuat' dapat diterapkan di lapangan dan mendapat dukungan dari pemerintah, terutama terkait percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas bahwa vaksin didistribusikan sebanyak 50 persen melalui Dinas Kesehatan, 25 persen melalui Polri, dan 25 persen melalui TNI. Jadi pengelola pasar harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa mendirikan sentra vaksinasi di pasar sehingga vaksinasi bagi pedagang pasar bisa dipercepat," ujar Airlangga melalui keterangan resmi, Rabu (22/9).
Pengelola pasar, kata dia, juga bisa menyediakan swab antigen di pasar guna terus mengawasi penyebaran Covid-19 di pasar tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki sekitar 14 ribu pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat.
IKAPPI mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program demi memperkuat perekonomian nasional termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hanya saja, proses pengumpulan data menjadi kendala bagi IKAPPI dalam membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan berbagai bantuan tersebut.
Menanggapi itu, Menko Airlangga menyampaikan digitalisasi merupakan kunci di masa kini. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission (OSS).
Dengan proses yang cepat, semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK. Data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan pendataan penerimaan bantuan.
Ia melanjutkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung. Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata secara baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“KUR tahun ini besar, yaitu 285 triliun rupiah dengan bunga hanya 3 persen. Jadi saya minta segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan pemerintah,” tutur Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
