REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan mengatakan mencegah perempuan mengakses pendidikan yang terjadi di Afghanistan adalah aturan yang tidak islami. Pernyataan ini dijelaskannya sebagai respons atas kejadian Taliban mengeluarkan anak perempuan dari sekolah pekan lalu.
Dilansir dari BBC News, Selasa (21/9), Khan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pakistan dapat secara resmi mengakui pemerintahan baru Taliban. Syarat itu di antaranya adalah menghormati hak asasi rakyat Afghanistan, seperti pendidikan bagi perempuan.
Dia juga menyerukan kepemimpinan inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Khan juga mengatakan Afghanistan tidak boleh digunakan untuk menampung teroris yang dapat mengancam keamanan Pakistan.
"Pernyataan yang mereka buat sejak mereka berkuasa sangat menggembirakan. Saya pikir mereka akan mengizinkan perempuan pergi ke sekolah. Gagasan bahwa perempuan tidak boleh dididik sama sekali tidak islami. Itu tidak ada hubungannya dengan agama," katanya.
Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus, ketakutan telah tumbuh atas kembalinya rezim tahun 1990-an ketika kelompok itu sangat membatasi hak-hak perempuan. Pemerintah Taliban menyatakan hak-hak perempuan akan dihormati dalam kerangka hukum Islam.
Keputusan mengecualikan anak perempuan kembali ke sekolah pekan lalu memicu kecaman internasional. Juru bicara Taliban kemudian mengatakan mereka akan kembali ke kelas sesegera mungkin. Namun, belum jelas kapan anak perempuan dapat kembali atau bentuk pendidikan apa yang akan diberikan jika mereka melakukannya.
Ketika ditekan apakah Taliban akan secara realistis memenuhi kriterianya untuk pengakuan formal, Khan berulang kali meminta masyarakat internasional memberi kelompok itu lebih banyak waktu. "Terlalu dini untuk mengatakan apa pun," katanya.
Dia mengharapkan wanita Afghanistan pada akhirnya menegaskan hak-hak mereka. Pakistan belum dilihat oleh semua orang sebagai sekutu kuat dalam perang melawan terorisme. Negara itu telah lama dituduh oleh banyak orang di Amerika Serikat dan di tempat lain memberikan dukungan untuk Taliban, sesuatu yang dibantahnya.
Setelah serangan 9/11 yang diduga dilakukan oleh Afghanistan, Pakistan memposisikan diri sebagai sekutu AS dalam apa yang disebut perang melawan teror. Tetapi pada saat yang sama, bagian dari militer dan badan intelijen negara itu mempertahankan hubungan dengan kelompok-kelompok Islam seperti Taliban.
Khan mengatakan Pakistan akan membuat keputusan apakah akan secara resmi mengakui pemerintah Taliban bersama negara-negara tetangga lainnya. "Semua tetangga akan berkumpul dan melihat bagaimana kemajuan mereka. Apakah akan mengakui mereka atau tidak akan menjadi keputusan bersama," katanya.
Khan menekankan kelompok itu harus membentuk pemerintahan inklusif. Dia memperingatkan kegagalan melakukannya dapat membuat negara itu jatuh ke dalam perang saudara.
“Jika mereka tidak memasukkan semua fraksi, cepat atau lambat mereka akan mengalami perang saudara. Itu berarti Afghanistan yang tidak stabil, kacau, dan tempat yang ideal bagi teroris. Itu mengkhawatirkan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
