Selasa 28 Sep 2021 09:19 WIB

Afghanistan Mundur dari Sesi Debat Umum Sidang PBB

Misi Afghanistan untuk PBB tidak memberikan alasan terkait penarikan diri Isaczai

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini
Logo PBB (ilustrasi)
Foto: VOA
Logo PBB (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Afghanistan untuk PBB, Ghulam Isaczai, mundur sebagai pembicara yang akan memberikan pidato kepada para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB pada Senin (27/9). Isaczai, yang mewakili pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang digulingkan bulan lalu, akan menyampaikan pidato yang menentang Taliban.

"Kami telah menerima informasi bahwa Negara Anggota (Afghanistan) menarik partisipasinya dalam Debat Umum yang dijadwalkan hari ini," ujar juru bicara Majelis Umum PBB, Monica Grayley, dilansir Aljazirah, Selasa (28/9).

Baca Juga

Grayley mengatakan, misi Afghanistan untuk PBB tidak memberikan alasan terkait penarikan diri Isaczai dari sesi Debat Umum tersebut. Langkah itu dilakukan di tengah persaingan klaim kursi PBB untuk Afghanistan di New York, setelah Taliban merebut kekuasaan bulan lalu.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia di PBB. Dia menominasikan juru bicara Taliban Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.

Pada tanggal 20 September, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat yang ditandatangani oleh Muttaqi. Dalam surat itu, Muttaqi mengatakan bahwa Presiden Ghani telah digulingkan, dan negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui Ghabi sebagai presiden. Oleh karena itu, dalam surat tersebut Muttaqi menyatakan bahwa Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan.

Selama pemerintahan Taliban antara 1996 dan 2001, PBB telah menolak untuk mengakui pemerintahan Ghani. PBB kemudian memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Burhanuddin Rabbani.

Baca juga : Saksikan Liga 2, Erick Thohir Optimistis Sepak Bola Bangkit

Taliban ingin mendapatkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali Afghanistan. Tetapi susunan pemerintahan baru Taliban telah menimbulkan dilema bagi PBB. Beberapa menteri sementara Taliban ada dalam daftar hitam PBB. Mereka terkait dengan teroris dan penyandang dana terorisme internasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement