REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM—Beberapa pemerintah daerah di Belanda telah diam-diam menyelidiki masjid dan lembaga Muslim melalui perusahaan swasta, lapor media lokal. Harian Belanda NRC melaporkan pada hari Sabtu bahwa setidaknya 10 kota di negara itu telah menyelidiki masjid, imam, pejabat asosiasi masjid, dan orang-orang yang aktif di masyarakat.
Menurut laporan itu, kotamadya yang terlibat dalam penyelidikan tersebut termasuk Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, dan Ede. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kota Utrecht telah menghentikan penyelidikannya karena kekhawatiran tentang privasi dan metode penyelidikan.
Laporan tersebut mengklaim bahwa NTA (Nuance door Training en Advies), sebuah perusahaan konsultan yang menginformasikan pemerintah tentang radikalisasi, telah dibayar oleh koordinator nasional untuk keamanan dan kontraterorisme melalui kota. Sekitar $ 347.990 (Rp 4,8 miliar) telah dihabiskan sejauh ini untuk penyelidikan rahasia itu, menurut laporan itu.
Karyawan NTA yang melakukan investigasi menyamar sebagai anggota komunitas atau pengunjung dan bertemu banyak orang tanpa mengungkapkan identitas asli mereka, tambah laporan itu. Menurut harian itu, temuan tentang latar belakang imam dan administrator, seperti dari mana mereka berasal atau sekolah mereka, diserahkan ke pemerintah kota sebagai “informasi rahasia” oleh NTA.
Menurut laporan itu, penyelidikan pemerintah terhadap radikalisasi didasari karena peran Daesh dalam perang saudara Suriah gagal, dan pemerintah kota ingin mengukur masalah ini dengan penyelidikan terpisah. NRC melaporkan bahwa pemerintah kota ingin mendapatkan hasil yang lebih “realistis” dengan membuat masjid di wilayah mereka diawasi secara ketat.
Mengutip profesor hukum konstitusional Ymre Schuurmans, harian itu melaporkan bahwa penyelidikan semacam itu “melanggar hukum” dan bahwa “kota tidak dapat melakukan ini melalui perusahaan swasta.” Juga mengutip SPIOR, sebuah kelompok payung Muslim, harian itu melaporkan bahwa penyelidikan itu merusak kepercayaan komunitas Muslim terhadap pemerintah.
Muhsin Koktas, kepala Organisasi Muslim Belanda untuk Hubungan Pemerintah, mengatakan bahwa mereka sangat kecewa dengan berita tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa selama bertahun-tahun Muslim telah bekerja untuk menjadi warga negara yang baik di Belanda.
“Dengan tindakan seperti itu, negara terus-menerus menggagalkan upaya kami. Karena alasan ini, mereka kehilangan kepercayaan umat Islam alih-alih mendapatkannya,” ujar Koktas.
“Ini menyebabkan diskriminasi di masyarakat,” katanya. “Kami akan menyampaikan kekhawatiran ini kepada lembaga negara yang berwenang dan berkonsultasi tentang tindakan apa yang akan mereka ambil untuk mencegah hal itu terjadi lagi.”
Tunahan Kuzu, seorang anggota parlemen Belanda kelahiran Turki dan anggota pendiri partai politik pro-migran Denk, menggemakan pernyataan Koktas, mengatakan bahwa situasi tersebut merusak kepercayaan umat Islam kepada pemerintah Belanda.
“Ilegal bagi pemerintah kota untuk menyelidiki masjid dengan cara ini,” kata Kuzu.
“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan di parlemen untuk menghentikan praktik negara ini, yang menempatkan apa yang disebut peneliti di antara komunitas masjid,” tambahnya.
sumber:
https://www.trtworld.com/europe/dutch-municipalities-unlawfully-investigating-mosques-report-50825
Ikuti Whatsapp Channel Republika
