Dia melanjutkan, karena faktor sosial ekonomi, banyak orang yang tidak dapat memberikan bukti kewarganegaraan melalui dokumentasi. Akibatnya, sekitar 1,9 juta orang dikeluarkan dari daftar warga negara asli di negara bagian Assam. pada 2019. Mayoritas korbannya adalah Muslim. Sedangkan umat Hindhu yang tidak termasuk warga negara asli di negara bagian tersebut, kemungkinan besar akan dilindungi melalui kebijakan CAA 2019.

Maenza juga prihatin dengan tindakan keras pemerintah India terhadap masyarakat sipil. Apalagi ada potensi penyalahgunaan kebijakan melalui Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) dan Financial Contribution Regulation Act (FCRA). Ini memungkinkan pemerintah India untuk membungkam atau membatasi setiap individu dalam melaporkan dan memerangi penganiayaan agama.

Meski pemerintah India telah mengabaikan laporan yang disampaikan USCIRF, Maenza menegaskan, pihaknya akan terus menjadi suara yang independen yang tidak terpengaruh oleh reaksi pemerintah India. "Kami mendapat amanah untuk memantau kondisi kebebasan beragama dan membuat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah AS," katanya. 

Sejauh ini, Maenza menuturkan, USCIRF dalam laporan tahunan 2021 telah merekomendasikan agar Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri terus mengangkat masalah kebebasan beragama dalam hubungan bilateral AS-India. Kongres AS juga harus menyoroti masalah tersebut melalui audiensi, pengarahan, surat, dan delegasi Kongres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika