REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal, meminta kepolisian untuk menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk sama-sama mengusut dugaan peretasan puluhan ribu data pribadi milik anggota Polri oleh peretas asal Brasil yang menamai dirinya 'Son1x'. Selain dengan BSSN, ia juga meminta Polri untuk tidak perlu malu bekerja sama dengan pihak lain.
"Apakah ada kesamaan dengan peretas situs BSSN yang sebelumnya terjadi, di mana peretasnya memiliki pola yang mirip, yaitu sama-sama mengaku dari Brasil dan akun Twitter yang digunakan untuk mengumumkan peretasan dan membagikan data hasil peretasannya itu memakai nama akun yang mirip," kata Iqbal kepada Republika.co.id, Sabtu (20/11).
Politikus PPP itu menegaskan, Komisi I DPR akan mendukung penuh penyelidikan terkait peretasan terhadap lembaga kepolisian ataupun lembaga dan kementerian lainnya. Dirinya menyesalkan peristiwa tersebut menyerang Polri. Sebab peretas mengeklaim telah meretas 28 ribu database Polri dan membagikan data pribadi anggota polisi.
"Peretas mengaku data yang dibagikan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota polisi (termasuk tiga orang jenderal), lengkap dengan nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor hp, dan email. Sangat disayangkan hal itu bisa terjadi di institusi Polri," ungkapnya.
Iqbal juga menyebut pembobolan yang menyasar institusi Polri bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Polri sering menjadi sasaran peretas, mulai dari pengubahan penampilan atau deface, mengubah menjadi situs judi online, bahkan pencurian database personel.
"Kejadian ini menunjukkan bahwa keamanan siber Polri masih lemah. Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya, utamanya peretasan yang dilakukan oleh 'Son1x' baru-baru ini," ujarnya.
Ia mengimbau agar Polri meningkatkan sistem keamanannya. Selain itu, audit keamanan siber Polri juga perlu dilakukan, apalagi lembaga ini sering jadi sasaran peretas. "Jika tidak ingin peretasan itu juga terjadi di tempat lain, situs kementerian/lembaga juga harus meningkatkan keamanan sibernya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
