REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa membantah tuduhan bahwa Rusia sedang bersiap melakukan invasi ke Ukraina.
"Kami telah berulang kali menyatakan di berbagai tingkatan bahwa Rusia tidak akan menyerang siapa pun, tidak memiliki rencana yang agresif," kata Peskov kepada wartawan pada briefing di Moskow.
“Sangat salah untuk mengatakan yang sebaliknya, sepenuhnya salah untuk mengaitkan setiap gerakan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di wilayah negara kita dengan rencana seperti itu,” ungkap dia.
Pada saat yang sama, Peskov mengungkapkan Rusia "sangat prihatin" tentang tindakan "provokatif" Ukraina di jalur kontak di Donbas, wilayah bergolak di timur Ukraina, dan persiapan Kyiv untuk kemungkinan solusi militer untuk masalah tersebut.
"Penasihat militer dan sistem persenjataan tiba di sana. Tidak hanya dari AS tetapi juga dari negara-negara NATO lainnya. Ini semua mengarah pada eskalasi lebih lanjut," tutur dia, seraya menambahkan bahwa wilayah Donbas yang memisahkan diri "tidak memprovokasi eskalasi dengan cara apa pun".
Pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia sejak 2014 di Donbas telah menyebabkan lebih dari 13 ribu orang tewas – seperempat dari mereka warga sipil – dan sebanyak 30 ribu terluka, menurut PBB.
Terkait upaya meredakan ketegangan, Peskov mendesak penerapan Protokol Minsk 2014, dan menyebutnya sebagai "jaminan keamanan terbaik" di wilayah tersebut.
Laporan media pekan lalu mengatakan para pejabat AS mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada Eropa tentang kemungkinan persiapan Rusia untuk melakukan invasi ke Ukraina.
Pada musim semi ini negara-negara Barat dikejutkan oleh apa yang mereka sebut pengerahan militer di dekat Donbas sebelum Rusia menarik pasukannya kembali.
Ketegangan atas niat Rusia di Ukraina dipicu oleh kenangan pengambilalihan Semenanjung Krimea pada 2014. Pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea pada Februari, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah tersebut menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada bulan berikutnya.
Turki, Amerika Serikat (AS), dan Majelis Umum PBB semuanya menganggap langkah itu ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
