Rabu 01 Dec 2021 00:50 WIB

Uni Eropa Ingin Bukti Petenis China Peng Shuai Aman

Uni Eropa menentang dengan keras praktek penghilangan paksa sewenang-wenang.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah
Peng Shuai
Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Peng Shuai

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS  -- Uni Eropa ingin China merilis 'bukti yang dapat diverifikasi' petenis Peng Shuai aman. Eropa juga meminta Beijing menggelar penyelidikan transparan atas pelecehan seksual yang Peng tuduhkan.

Peng yang merupakan atlet Olimpiade dan mantan peringkat atas petenis ganda dunia hilang dari hadapan publik. Tidak lama setelah ia menuduh petinggi Partai Komunis China melecehkannya.

Baca Juga

Sejak hilang dari mata publik pada awal bulan ini Peng hanya melakukan beberapa kontak di luar China. Pada komunikasi via video 21 November lalu ia memberitahu pejabat Olimpiade ia aman dan sehat. "Kemunculannya di publik baru-baru ini tidak meringankan kekhawatiran mengenai keamanan dan kebebasannya," kata juru bicara Uni Eropa, Selasa (30/11).

Di internet Peng menuduh mantan anggota Komite Partai Komunis Cina Zhang Gaoli. Unggahan itu ia hapus beberapa menit kemudian dan ia berhenti muncul di hadapan publik. "Uni Eropa bergabung dengan tuntutan internasional, termasuk profesional olahraga, yang ingin memastikan kebebasannya dan ia tidak dalam ancaman," kata Uni Eropa dalam pernyataannya.

"Dalam semangat ini Uni Eropa meminta pemerintah China menyedikan bukti yang dapat diverifikasi mengenai keamanan, kesejahteraan dan keberadaan Peng Shuai. Uni Eropa mendesak pihak berwenang Cina menggelar penyelidikan transparan, menyeluruh dan adil pada tuduhan pelecehan seksualnya," tambah Uni Eropa.

Dengan kasus Peng semakin banyak pengusaha, aktivis dan warga biasa yang hilang dari pandangan publik setelah mengkritik tokoh partai. Hal ini juga terjadi pada pendukung gerakan pro-demokrasi dan hak buruh. Selain itu juga banyak tokoh yang hilang atas nama pemberantasan korupsi.

"Uni Eropa menentang dengan keras praktek penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang dan meminta Cina untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional dan internasional," kata Uni Eropa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement