Untuk itu, Hilman mengatakan, saat ini Ditjen PHU sedang mematangkan teknis berupa platform yang rencananya akan digunakan sebagai kalung oleh setiap jamaah. Dalam kalung ini nantinya terdapat kode QR yang bila dipindai maka akan tersambung ke sistem yang dibuat Ditjen PHU.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai keputusan pemerintah yang menunda keberangkatan jamaah umroh Indonesia merupakan langkah yang tepat dan bijaksana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron.
"Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron," kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan Ahad, (19/12).
Ia meyakini, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak. Termasuk asosiasi penyelenggara umroh Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini. Apalagi tambah Rahmad, di negara Arab sendiri juga telah terdeteksi adanya varian Omicron.
"Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omicron maupun nasional. Nah, karena kondisi kekinian inilah saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
