REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan alokasi anggaran Rp 32,93 triliun untuk program 2022. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu pada 2020 sebesar Rp 36,39 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 34,01 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub akan memprioritaskan program kerja yang berdampak luas pada masyarakat seiring dengan semakin terbatasnya alokasi anggaran. Program kerja tersebut utamanya mengacu pada tema rencana kerja pemerintah 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
"Kemenhub juga terus mendorong upaya pendanaan kreatif non-APBN yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya," kata Budi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/12).
Pendanaan kreatif non-APBN tersebut antara lain melalui pembentukan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara optimal, dan melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan di sektor transportasi (Public Private Partnership’s/ PPP’s).
Pada 2022, Kemenhub juga akan mendukung gelaran KTT G20 yang berlangsung di Bali. Kemenhub akan menyiapkan sarana dan prasarana transportasi menggunakan kendaraan listrik.
Kemenhub tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan konsep Indonesia sentris, yaitu tidak hanya di Jawa, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dinilai akan mewujudkan konektivitas antarwilayah yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia.
Dengan adanya konektivtas antarwilayah yang baik, Budi mengatakan, mobilitas manusia maupun distribusi barang kian cepat dan lancar. Sehingga, sentra-sentra ekonomi baru dapat tumbuh di berbagai bidang di berbagai daerah.
Keberadaan infrastruktur transportasi juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat. "Upaya yang tidak mudah di tengah pandemi, tetapi kami tetap konsisten melanjutkan pembangunan ini dengan baik," kata Budi.
Sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah berhasil diselesaikan pada 2021, diantaranya yaitu KRL Jogja-Solo, Bandara Kuabang Halmahera Utara, Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kalimantan Tengah, KA Bandara YIA Kulonprogo, Jalur Layang Stasiun Manggarai Jakarta, Bandara Mopah Merauke Papua, Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Bandara Tebelian Sintang Kalimantan Barat, dan Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah.
Adapun sejumlah infrastruktur yang masih berjalan pada tahun ini, diantaranya Terminal Tipe A (Amplas Medan, Tirtonadi Jateng), Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida, Bali dan di beberapa tempat lainnya (Kaimana, Batanta, Weda, Salawati, Bade), Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, Jalur Ganda KA Manggarai-Cikarang. Selain itu, Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara, KA Cepat Jakarta -Bandung, Pembangunan Bandara Mentawai Baru, Jalur KA Makassar – Parepare, Pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Jalur Ganda Ka Bogor-Sukabumi, Pembangunan Bandara Rendani Manokwari, LRT Jabodebek, dan Reaktivasi Bandara Tunggul Wulung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
