Jumat 24 Dec 2021 03:29 WIB

Bosnia dan Kecaman terhadap Pandangan Islamofobia PM Hungaria

PM Hungaria menggambarkan kehadiran Muslim di Uni Eropa sebagai masalah.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Agung Sasongko
 Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tiba untuk menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, Kamis, 21 Oktober 2021. Para pemimpin Uni Eropa menghadapi perselisihan antara Polandia dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa lainnya mengenai supremasi hukum di negara anggota timur. Isu lain untuk 27 pemimpin UE termasuk perubahan iklim, krisis energi, perkembangan COVID-19, dan migrasi.
Foto:

Dzaferovic juga menggambarkan pernyataan Orban sebagai hal yang memalukan. "Bukan tantangan bagi Uni Eropa untuk mengintegrasikan dua juta Muslim. Orang Bosnia di BiH (Bosnia dan Herzegovina) adalah orang Eropa asli yang selalu tinggal di sini. Kami orang Eropa," katanya.

Dzaferovic mengungkapkan, meski orang-orang Bosnia dikepung oleh kepemimpinan Serbia pada 1990-an selama Perang Bosnia yang brutal, mereka masih menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai universal peradaban dan tidak melakukan tindakan kriminal seperti yang dilakukan orang Serbia saat itu.

Akibatnya, pemimpin Bosnia berpikir bahwa bukan sesama Muslimnya tetapi orang-orang seperti Orban mungkin menjadi tantangan nyata bagi Uni Eropa karena kebijakan radikal, xenofobia, dan rasisnya.

Dzaferovic memperingatkan, jika Uni Eropa menoleransi orang-orang seperti Orban, itu akan membahayakan masa depan yang beragam berdasarkan hak asasi manusia. "Kami juga percaya pada UE seperti itu dan kami ingin pergi ke UE seperti itu, bukan UE yang diadvokasi oleh Orban dan klik yang muncul kemarin dengan pesan-pesan memalukan ini," tambahnya.

Di masa lalu, Orban telah dikritik karena pernyataan kontroversial seperti "kami tidak ingin warna kulit kami bercampur dengan orang lain". Ini mengacu pada penolakannya untuk menerima migran dan pengungsi. Setelah pernyataan itu pada tahun 2018, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein, menyebutnya seorang rasis dan xenofobia.

"Orban sendiri memiliki masalah dengan banyak negara anggota Uni Eropa lainnya yang percaya bahwa pemerintahannya tidak mematuhi standar demokrasi Eropa dan aturan hukum," kata Dzaferovic.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement