Sementara seorang politisi senior Halim Fidai, mengatakan, pembubaran komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban tidak percaya pada demokrasi. “Mereka menentang semua institusi demokrasi. Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara,” kata Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama 20 tahun terakhir.
Pekan ini Taliban juga telah membubarkan dua kepartemen pemerintah yaitu Kementerian Perdamaian, dan Kementerian Urusan Parlemen. Sebelumnya, Taliban telah Kementerian Urusan Wanita dan menggantinya dengan Kementerian untuk Mempromosikan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Selama kepemimpinan Taliban periode 1996-2001, Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bertugas untuk menegakkan doktrin agama dengan keras.
Sejak kembali menguasai Afghanistan, Taliban berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih moderat. Namun pada kenyataanya, kepemimpinan Taliban mengecualikan perwakilan dari sektor masyarakat lainnya. Selain itu, mereka juga masih membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Sejauh ini, Taliban melarang perempuan kembali ke tempat kerja hingga situasi Afghanistan kondusif. Selain itu, hanya anak perempuan usia sekolah dasar saja yang diizinkan untuk kembali ke sekolah. Anak perempuan usia sekolah menengah tidak diizinkan untuk sekolah.