Jumat 31 Dec 2021 15:20 WIB

Presiden Iran Serukan Pemerintahan Inklusif di Afghanistan

Hingga kini Taliban belum penuhi janji membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Ilustrasi.
Foto: AP/Vahid Salemi
Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Menurutnya, penting bagi rakyat di sana untuk tak merasa bahwa Afghanistan hanya dimiliki satu kelompok atau golongan saja.

“Semua upaya kami adalah untuk pemerintahan di Afghanistan yang rakyat merasa milik semua kelompok dan etnis di Afghanistan serta menjamin perdamaian di negara tersebut,” kata Raisi pada Kamis (30/12) dilaporkan kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA).

Baca Juga

Dia menekankan, ketidakamanan di Afghanistan bisa berdampak pada Iran. Terkait hal itu, Raisi memuji kelompok-kelompok di Afghanistan seperti Haidarioun, Zaynabiun, dan militan Fitimiyun yang memerangi ISIS. Ia menilai ISIS dan kelompok ekstremis lainnya yang masih berada di Afghanistan mempunyai tujuan mencegah perdamaian dan keamanan di negara tersebut.

Raisi mengungkapkan saat ini hampir 4 juta warga Afghanistan tinggal di Iran. Mereka berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat Iran. Sejak menguasai kembali Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, Taliban memang belum menunjukkan tanda-tanda akan membentuk pemerintahan inklusif.

Dalam pemerintahan Taliban saat ini, semua jajaran kabinetnya merupakan anggota mereka. Ada pula beberapa tokoh yang merupakan loyalis Taliban. Tak hanya soal inklusivitas dalam pemerintahan, Taliban juga belum memenuhi janjinya perihal pemenuhan hak-hak wanita Afghanistan terutama di bidang pendidikan dan perwakilan politik.

Sejumlah wanita di Afghanistan telah memberanikan diri turun ke jalan untuk menuntut hak mereka pada pemerintahan Taliban. Mereka berunjuk rasa walaupun pemerintahan Taliban sebenarnya telah secara efektif melarang aksi protes publik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement