REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Ahmad Kusyairi Suhail mengatakan, setiap juru dakwah, guru atau ustadz, merupakan Du’at (juru dakwah) bukan Qudhat (hakim). Dia juga mengingatkan bahwa pada hakikatnya berdakwah ajakan berbuat kebaikan bukan justru mengejek, menyudutkan atau menghina suatu kelompok atau golongan tertentu.
“Penting difahami oleh setiap ustadz dan juru dakwah/dai, bahwa kita adalah Du'at, juru dakwah, bukan Qudhat, hakim. Berdakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, merangkul bukan memukul. Sebagaimana firman Allah,
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasehat yang baik (QS An Nahl: 125),” jelasnya kepada Republika, Selasa (4/1).
Menurutnya, setiap pendakwah harus mempertimbangkan dan memperhatikan adab, adat, kultur masyarakat dan metode berdakwah yang tepat untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau perpecahan. Jika pembahasan yang diangkat berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat, pandangan dan sikap (khilafiyah), maka setiap penda’i sepatutnya tidak memaksakan pendapat.
“Jika ada hal yang masih termasuk dalam koridor masalah khilafiyah furu'iyyah (perbedaan masalah2 cabang, bukan asas), seseorang tidak bisa memaksakan pendapatnya, dan perlu ditempatkan secara benar, bahwa kemungkaran itu benar-benar kemungkaran berdasarkan ijma' (kesepakatan) ulama yang mumpuni,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa segala tindakan anarkis, dengan dalih apapun, tidak bisa dibenarkan. Perlu kesadaran bersama, bahwa Ukhuwwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan umat Islam harus ditempatkan sebagai prioritas di atas segalanya, kata dia.
“Oleh karenanya, tuan guru, para ulama, para tokoh masyarakat setempat perlu menginisiasi untuk duduk bersama semua pihak dan melakukan silaturahim dan dialog dengan kepala dingin. Tidak ada masalah yg tidak bisa diselesaikan dengan dialog,” ujarnya.
“Sekali lagi, persatuan dan kesatuan kaum muslimin adalah segala-galanya. Semoga Allah SWT memudahkan semua urusan umat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof Ahmad Satori Ismail mengatakan, serangan tersebut kemungkinan disebabkan adanya miskomunikasi. “Kalau menurut saya itu kemungkinan karena miskomunikasi, saya juga tidak membenarkan jika ada penyerangan atau penyudutan seperti itu,” kata mantan Ketua Umum IKADI itu kepada Republika, Selasa (4/1).
Dia mengatakan, ceramah yang mencangkup masalah perbedaan pendapat, pandangan dan sikap (khilafiyah) seharusnya disampaikan dengan bahasa yang halus agar terhindar dari kesalahpahaman dan perpecahan. Perpecahan, kata dia, disebabkan adanya perbedaaan latar belakang dan keyakinan dari masing-masing masyarakat, karena itu dia menyarankan para penceramah untuk menghindari pembahasan yang berpotensi menyinggung atau menyudutkan salah satu pihak.
“Ini permasalahannya adalah ada latar belakang dan keyakinan dari masing masing orang, karena itu penda’i lebih baik menghindari ceramah yang menyinggung masalah khilafiyah, sara, atau yang berkaitan dengan politik praktis, karena keyakinan masing-masing orang tentu berbeda dan ini berpotensi memancing keributan, maka ceramah seharusnya yang menenangkan saja, tanpa menyinggung pihak tertentu,” ujarnya.
Jika ingin membahas lebih lanjut mengenai khilafiyah, radikalisme dan sejumlah isu sensitif lainnya, Guru Besar UIN Jakarta itu menyarankan untuk menggelar diskusi tertutup dengan tujuan untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, jika topik sensitif ini disampaikan dalam forum terbuka seperti ceramah atau khutbah maka hanya akan menimbulkan polemik baru dan perpecahan.
“Kalau para ustadz atau dai ini memang ingin membahas lebih lanjut tentang khilafiyah, praktek politik praktis, radikalisme, itu boleh saja, tapi dilakukan dalam forum diskusi yang sifatnya tertutup. tujuannya untuk mencari solusi dan pencerahan, karena kalau disampaikan dalam ceramah yang sifatnya satu arah, ini bisa menimbulkan polemik baru bahkan perpecahan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dai, agar para pendakwah dapat meningkatkan kualitas cara penyampaian dan konten dakwah mereka. Melalui peningkatan kompetensi ini, dai juga dapat lebih muda untuk memahami dan mempelajari isu-isu dan solusi yang dibutuhkan masyarakat, tanpa ada kesan menyakiti ataupun menyinggung.
“Peningkatan kompetensi dai itu wajib, supaya bahasa mereka lebih berkualitas dan konten dakwah yang disampaikan juga lebih baik, karena para dai ini harus mengerti ritme sosial dan psikologi masyarakat, solusi yang dibutuhkan masyrakat, sehingga dakwah itu efektif tanpa menyakiti atau menyinggung,” kata dia.
Meski begitu, Satori mengaku pesimis untuk melakukan standarisasi da’i. Menurutnya, upaya tersebut hanya akan mengekang kekreatifan para dai dalam berdakwah. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa setiap wilayah bahkan desa di Indonesia memiliki problematika masing-masing yang tidak bisa digeneralisasikan.
“Hanya saja jika terkait standarisasi itu cukup sulit, karena ini bisa berpotensi mengikat dan membuat arus dakwah menjadi kaku. Perlu diingat bahwa persoalan di setiap daerah berbeda-beda, begitu juga gaya dakwah yang berbeda-beda, kalau distandarisasikan, maka akan sangat sulit, apalagi masjid milik pemerintah sangat sedikit, karena mayoritas masjid juga milik masyarakat,” ujarnya.
“Selama ini ceramah ceramah itu sebenarnya damai-damai saja, hanya saja memang ada percikan-percikan sedikit. Masyarakat juga sebaiknya tidak mudah terprovokasi, perlu disadari juga kalau Islam itu agama perdamaian dan rahmatan lil alamin yang tidak merusak, jika ada keributan perlu juga dipastikan apakah ada pihak yang menyulut atau sengaja memprovokasi, tapi hakikatnya umat Islam Indonesia itu suka perdamaian, dan kalau ada yang keras itu juga tidak banyak dan masih bisa diredam,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
