Gowda menambahkan bahwa guru perlu melihat wajah siswa dan seragam membantu mereka memastikan tidak ada diskriminasi di antara mahasiswa. "Yang kami katakan adalah ketika kelas mereka dimulai, mereka harus melepas jilbab," kata Gowda.
Pertikaian khusus ini terjadi di Udupi, salah satu dari tiga distrik di sabuk pantai yang sensitif secara komunal di Karnataka. Para komentator sering menggambarkan wilayah itu sebagai laboratorium untuk politik mayoritas Hindu. Partai Bharatiya Janata sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi juga berkuasa di Karnataka.
Kasus-kasus main hakim sendiri dan ujaran kebencian kerap berulang-ulang terhadap Muslim di wilayah tersebut. Kondisi ini justru membuat kelompok-kelompok vokal yang dipimpin minoritas menegaskan hak mereka atas kebebasan beragama.
Dalam kasus ini, pihak kampus mengatakan persoalan semakin diperumit dengan keterlibatan Campus Front of India (CFI) atau sayap mahasiswa dari kelompok Islam, Popular Front of India. Namun, Almas mengatakan bukan anggota CFI, tetapi menghubungi organisasi itu ketika perguruan tinggi menghentikan mereka untuk masuk dalam kelas.
"Tidak ada aturan dalam buku atau dokumen apapun bahwa jilbab dilarang. Kami hanya diberitahu bahwa jika diizinkan, orang lain akan menuntut untuk memakai selendang safron," kata pemimpin CFI Masood Manna.
Menteri Pendidikan negara bagian Karnataka BC Nages menyatakan, tuntutan para mahasiswa itu hanya berdasarkan pertimbangan politik. "Saya telah meminta laporan tentang masalah ini. Ini pada dasarnya politik. Semua ini terjadi karena pemilihan umum dijadwalkan tahun depan," kata Nages mengklaim bahwa Popular Front of India untuk mendapatkan daya tarik di wilayah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
