REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Anggota parlemen dari Partai Konservatif mengajukan mosi tidak percaya pada Boris Johnson. Pemerintahan perdana menteri itu juga kembali goyah setelah ada pejabat lain yakni asisten menteri dalam negeri mengundurkan diri.

Tekanan terhadap Johnson atas skandal pesta di tengah peraturan pembatasan sosial Covid-19 semakin menguat. Ketua komite kehakiman parlemen Bob Neill mengatakan perdana menteri menunjukkan "pola perilaku yang tak dapat diterima" selama krisis pandemi virus corona di Inggris.

Ia juga mengatakan tidak menemukan penjelasan Johnson yang kredibel. Hal ini Neill sampaikan dalam laporan resmi Partai Konservatif.

"Kepercayaan merupakan komoditas paling penting dalam politik, tapi peristiwa ini telah merusak kepercayaan tidak hanya pada kantor perdana menteri, tapi juga proses politik itu sendiri, untuk membangun kepercayaan dan melangkah maju, perubahan kepemimpinan perlu dilakukan," kata Niell dalam pernyataannya, Jumat (27/5/2022).

Setelah laporan tersebut dirilis Johnson mengaku ia bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tapi ia menolak mundur.

Anggota parlemen Partai Konservatif lainnya Paul Holmes mengatakan ia mengundurkan diri dari pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri untuk fokus mewakili konstituennya.

"Jelas bagi saya dalamnya ketidakpercayaan pada pemerintah dan Partai Konservatif yang telah diciptakan peristiwa ini, sangat menyedihkan bag saya untuk bekerja atas nama anda ternoda oleh budaya beracun yang tampaknya meresap pada Nomor 10," kata Holmes menyinggung nomor rumah kediamanan resmi perdana menteri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika