REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Harapannya, Nusantara akan menjadi penggerak ekonomi nasional di masa depan.
"Ibu kota negara, Nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," ujar Puan dalam pidatonya di Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, Selasa (16/8/2022).
Ia menjelaskan, IKN telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalannya. Serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.
Keberhasilan pembangunan IKN Nusantara membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik. Juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," ujar Puan.
Di samping itu, arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai. Tujuannya untuk dapat dilaksanakan oleh setiap periode pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional.
"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan ke mana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia kedepan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," ujar Puan.
Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Harapannya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.
"Selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata," ujar Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
