REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum mengatakan, ASEAN belum menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar. Dia mencontohkan tentang penggunaan tekanan berdasarkan ekonomi.
“Ada beberapa tools di ASEAN yang belum dipakai. Misalnya HAM belum dipakai, tekanan berdasarkan ekonomi belum dipakai,” kata Yuyun saat diwawancara seusai acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (29/1/2023).
Terkait tekanan berdasarkan ekonomi, Yuyun menjelaskan bahwa ASEAN sebenarnya tidak mengenal mekanisme sanksi. Namun, ASEAN pernah membuat kesepakatan untuk tidak mengundang perwakilan Myanmar. “Sebelumnya ini (tidak mengundang perwakilan negara anggota) juga tidak ada di ASEAN Charter. Tapi melalui beberapa proses, itu dilakukan,” ucapnya.
Berkaca dari hal tersebut, walaupun ASEAN tidak mempunyai mekanisme sanksi, hal itu bisa saja dieksplorasi. Kendati demikian, Yuyun tak bisa menjamin penerapan langkah semacam itu bisa berdampak pada proses penyelesaian isu Myanmar. “Tapi intinya adalah ASEAN harus melakukan semua cara, menggunakan semua tools yang dimiliki guna menyediakan ruang untuk dialog. Karena hadir atau tidak hadir (perwakilan) Myanmar dalam KTT, setiap hari yang namanya orang terbunuh itu ada. Sampai kapan kita mau menunggu?” ujar Yuyun.
Terkait dialog, Yuyun menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan keterlibatan para pihak. “Aktor utamanya, yakni otoritas Myanmar, itu tidak mau dialog. Jadi susah’ kan. Kita dorong-dorong kalau dia tidak mau, agak susah,” katanya.
Yuyun mengatakan, sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus mendorong penerapan atau pelaksanaan lima poin konsensus. Sebab konsensus tersebut merupakan pintu masuk menuju dialog. “ASEAN tidak ingin memberikan solusi karena solusinya seharusnya dari masyarakat Myanmar. Tapi ASEAN berusaha menciptakan format-format, di mana dialog itu bisa terjadi,” ucapnya.
Five point consensus disepakati pada April 2021. Dalam konsensus tersebut, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya.
Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai. Selanjutnya utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Krisis di Myanmar pecah setelah militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil di sana pada Februari 2021. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD). NLD adalah partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Hampir 2.300 warga sipil yang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang kudeta tewas di tangan tentara-tentara Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
