REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi terkait kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) BAKTI Kominfo. Menurutnya, kasus tersebut sangat merugikan masyarakat.
"Kasus korupsi BTS itu sangat merugikan masyarakat. Harusnya kita punya layanan internet yang cepat dan stabil dengan harga terjangkau, tapi kan karena kasus ini jadi terhambat," katanya saat dihubungi Republika pada Selasa (31/1/2023).
Kemudian, tambah dia, BTS ini diperluas dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses internet, khususnya di daerah-daerah terpencil. Harapannya, mereka akan dapat peluang mencari pekerjaan dengan adanya BTS dan meningkatkan kehidupannya.
"Tapi semua jadi terhenti kan gara-gara kasus korupsi ini. Seperti peningkatan kewirausahaan digital pun juga jadi terganggu," kata dia.
Ia menambahkan kunci digitalisasi adalah terdapat akses internet di seluruh daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan belajar tentang digital.
"Katanya Indonesia mau menjadi transformasi digital, kan? Maka dari itu, kasus ini jangan sampai terulang lagi," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur 4 G BAKTI 2020, Selasa (24/1).
Dua pihak yang diperiksa oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut adalah Heppy Endah Palupy (HEP) yang diperiksa selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kominfo. Kemudian Arifin Saleh Lubis (ASL) yang diperiksa selaku Kabiro Perencanaan Kominfo.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana mengatakan, selain HEP, dan ASL, tim penyidikan Jampidsus juga memeriksa tiga pihak swasta. Yakni Jamuri (J) yang diperiksa selaku Ketua Koperasi Usaha Sejahtera Optimis, Adit (A) yang diperiksa selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Bima Batara, dan Zen Xioming (ZX) yang diperiksa selaku Direktur PT Zhong Futong Indonesia.
“Mereka yang diperiksa tersebut, HEP, ASL, J, A, dan ZX diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4 G BAKTI Kemenkominfo,” papar Ketut dalam siaran pers, Selasa (24/1/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
