REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi Hala Al-Tuwaijri menegaskan tekad negaranya untuk terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta menghormati keragaman budaya dan kesetaraan orang-orang berdasarkan konvensi dan perjanjian internasional.
"Ini berdasarkan arahan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman dan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS) untuk menjaga orang dan memberi mereka prioritas," katanya, seperti dikutip dari Saudi Gazette, Selasa (28/2/2023).
Hala menyampaikan hal tersebut saat dirinya berpidato di sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dia menyoroti pencapaian luar biasa yang dibuat oleh Arab Saudi dalam pemberdayaan perempuan. Dia mengatakan bahwa Kerajaan telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir di bidang pemberdayaan perempuan.
Dia menekankan, itu merupakan tujuan strategis dari Visi Kerajaan 2030, yang diadopsi untuk meningkatkan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja dan Pusat Keseimbangan Gender yang didirikan pada 2021 dalam hal ini. Ia mengatakan, pangsa perempuan di pasar tenaga kerja meningkat dari 21,2 persen menjadi 34,7 persen.
"Dan tingkat partisipasi ekonomi mereka melonjak dari 17 persen menjadi 37 persen selama periode antara 2017 dan 2022. Persentase keterwakilan perempuan di jajaran atas dan menengah meningkat dari 28,6 persen menjadi 39 persen selama periode 2017-2021," ujarnya.
Hala mengingatkan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia membutuhkan upaya tanpa henti dan terus menerus demi tercapainya transformasi di lapangan untuk mewujudkan tujuan deklarasi ini. "Kami di Kerajaan Arab Saudi menyaksikan transformasi sejarah dalam banyak reformasi dan perkembangan di berbagai bidang hak asasi manusia, yang berdampak besar pada pembangunan dan kualitas hidup," jelasnya.
Dia juga menyinggung kerangka Visi Pembangunan 2030 yang merupakan reformasi besar dan belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai bidang, yang fokus utamanya adalah manusia.
"Arab Saudi telah bekerja untuk mengembangkan sistem legislatifnya dengan menerbitkan dan mengubah banyak undang-undang, termasuk Hukum Pembuktian dan Hukum Status Perdata dan pekerjaan itu sedang dilakukan untuk menyiapkan rancangan Hukum Pidana dan Hukum Transaksi Perdata," ucapnya.
Soal pengangguran, Hala menuturkan, Kerajaan mencatat penurunan angka pengangguran yang signifikan, turun dari 11,6 persen menjadi 5,8 persen selama periode 2016 hingga 2022. Kebijakan nasional telah dikeluarkan untuk mendorong pemerataan kesempatan dan kesempatan kerja. Juga perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan, yang bertujuan menghilangkan segala bentuk diskriminasi di bidang ini.
Ia juga mengungkapkan, Kerajaan melakukan upaya kemanusiaan termasuk keinginannya untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak gempa di Suriah dan Turki dan upayanya untuk mengurangi dampak gempa dahsyat, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda.
"Dalam konteks ini, Raja Salman telah mengarahkan pengoperasian melalui udara untuk menyediakan bantuan kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan logistik, selain mengorganisir kampanye untuk membantu para korban gempa, yang total bantuan yang terkumpul telah mencapai lebih dari 160 juta dolar AS sampai saat ini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika