REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.
Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), dinilai akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru. Maka dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.
Dibandingkan komoditas kebun lain seperti karet, tebu, kakao atau kelapa, peranan swasta dalam perkebunan sawit lebih dominan.
"Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perkebunan sawit bisa menyerap secara langsung 16 juta tenaga kerja, baik yang kerja langsung di kebun maupun yang men-support," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam MUNAS XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 2023, Rabu (8/3/2023).
Ia melanjutkan, perusahaan kelapa sawit pun mampu meningkatkan nilai tambah produk. Sekaligus berkontribusi besar pada penerimaan devisa nonmigas pada 2022 sebesar 12,76 persen.
Dijelaskan, implementasi peremajaan sawit rakyat yang dirancang guna meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, baik plasma maupun swadaya telah mendapat dukungan dan menjadi komitmen pemerintah sejak 2015. Hanya saja hingga 2022, luas penanaman program PSR baru mencapai 200 ribu hektar dari target 540 ribu hektar pada 2024.
Airlangga menuturkan, demi mempercepat pencapaian target PSR, pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui skema kemitraan. Skema itu berupa suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan mitra disertai pembinaan dan pengembangan yang bersifat saling memperkuat.
Lalu guna mencapai target tersebut, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Diantaranya, benih yang digunakan dalam peremajaan kebun kelapa sawit rakyat harus tersertifikasi.
Selain itu, peremajaan bersifat klaster untuk pekebun sudah berada dalam kelembagaan, terdapat komitmen off-taker baik dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk membina pekebun sawit.
Kemudian, turut memastikan keberhasilan program peremajaan, serta memenuhi ketentuan pengelolaan kebun berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Sehingga berbagai kebun rakyat bisa mendapat sertifikat ISPO.
“Dengan syarat tersebut, tentu kita mendorong ketersediaan bibit harus bisa disiapkan secara baik. Juga kerja sama off-taker harus didorong agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting, termasuk membuat program ini bankable,” jelasnya.
Airlangga menjelaskan, berdasarkan data 2022, sebanyak 717 anggota GAPKI menguasai 3,69 juta hektar atau sekitar 22 persen dari luas tutupan sawit nasional yang tersebar di 21 provinsi. Maka melalui MUNAS XI GAPKI, akan terpilih kepengurusan baru dari GAPKI.
Diharapkan kepengurusan baru itu dapat membawa komitmen baru dan berkontribusi nyata terhadap percepatan pencapai target peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi ISPO. Pemerintah mendorong agar seluruh anggota GAPKI optimis terhadap prospek perekonomian nasional.
"Kita ketahui, sawit ini menjadi salah satu minyak nabati yang diminati dunia dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak nabati lain," kata dia.
Terkait persoalan, lanjutnya, banyak tantangan yang dihadapi. Hanya saja Airlangga menegaskan, pemerintah akan berupaya agar iklim ini bisa dipertahankan dan Indonesia dapat terus berdaya saing, utamanya sawit menjadi andalan ekspor Indonesia termasuk mendorong hilirisasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
