REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pencegahan ekstrimisme yang menjurus pada terorisme. BNPT memandang kerjasama ini mulai menuai hasil positif.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BNPT sekaligus Ketua Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstrimisme (RAN PE) Komjen Pol Boy Rafli Amar saat memberikan penghargaan bagi pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan Perpres RAN PE.
"Semakin terlihat RAN PE merupakan kebijakan yang dinamis yang dilakukan oleh seluruh pihak pemerintah dan organisasi, ini merupakan perang total melawan terorisme dengan program mitigasi di hulu untuk meningkatkan daya tangkal terhadap narasi-narasi yang bertentangan dengan sistem bangsa kita Pancasila," kata Boy di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Boy menyebut sebanyak 97 aksi kolaborasi multipihak telah berhasil dilaksanakan sampai akhir tahun lalu. RAN PE di daerah dapat diaplikasikan lewat pembentukan kelompok kerja tematis RAN PE yang bisa mendorong kerja kolaboratif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di masyarakat.
Selain memberikan penghargaan, RAN PE Awards 2023 juga menjadi momen peluncuran Forum kemitraan Pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.
Forum ini merupakan wadah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.
"RAN PE adalah kebutuhan bersama, negara ini kita butuh kondisi yang aman damai terbebas dari kejahatan terorisme, diharapkan dapat memperkuat program berkelanjutan dan kolaborasi," ujar Boy.
Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid meyakini kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan mencegah paham radikalisme dan aksi kekerasan.
"Mewakili masyarakat sipil kami punya komitmen besar dan percaya kerja sama pemerintah dengan masyarakat sipil adalah kunci sukses keberhasilan Indonesia dalam melakukan pencegahan terorisme," ucap Yenny.
Diketahui, ada empat kategori penerima RAN PE Awards. Pertama, kategori inisiator pelaksanaan RAN PE dihadiahkan kepada pemerintah pusat dan daerah yang menginisiasi pelaksanaan RAN PE. Adapun di tingkat pusat, penghargaan ini diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komnas Perempuan.
Sedangkan di tingkat daerah, penghargaan diberikan kepada Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Aceh, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Bandung, dan Pemkot Surakarta.
Kemudian, kategori berkomitmen diberikan kepada Kementerian dan lembaga yang dipandang konsisten memberikan kontribusi soal RAN PE di masing-masing pilar. Penghargaan kategori berkomitmen pada pilar satu (pencegahan) diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Lalu pilar kedua (penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional) diberikan kepada Kejaksaan Agung, dan pilar ketiga (kemitraan dan kerja sama internasional) jatuh kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Berikutnya, kategori inisiator program berkelanjutan diberikan kepada Polri, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Peace Generation.
Kategori terakhir yaitu inisiator kolaborasi multi pihak. Penghargaan ini disalurkan kepada kementerian dan lembaga organisasi masyarakat yang giat berkolaborasi terkait pelaksanaan RAN PE.
Penerima penghargaan kategori tersebut ialah Wahid Foundation lewat program Sekolah Damai bersama Pemprov Jawa Tengah, dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham bersama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih lewat program rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana dan eks narapidana terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
