Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral Menag Yaqut dengan Menteri Negara Perdagangan dan Pertumbuhan Ekspor Selandia Baru, Rino Tirikatene.

"Kami tidak akan mempersulit dalam kerja sama halal Indonesia-Selandia Baru. Kami juga akan memberi kemudahan kepada pemerintah Selandia Baru, agar hubungan kita dalam industri halal ini bisa berjalan dengan baik dan jauh lebih cepat," kata Menag dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Sabtu (26/8/2023).

Negara ini disebut mempersilahkan seluas-luasnya kepada pemerintah Selandia Baru untuk melakukan eksplorasi. Per-Oktober 2024, lanjut dia, semua produk dari luar negeri harus sudah terverifikasi halal agar bisa masuk ke Indonesia.

Tentunya, Menag menyebut pihaknya akan membantu proses verifikasi ini dengan cepat, seperti membantu asesmen LHLN di Selandia Baru.

Gus Men, panggilan akrabnya, menambahkan Pemerintah Selandia Baru harus memahami Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban melindungi warganya terhadap apa yang dikonsumsi dan dipakai.

Bagi produk-produk dari Selandia Baru yang telah tersertifikasi halal, ia menyebut bisa masuk ke Indonesia dengan bebas. Sebaliknya, produk Indonesia juga dapat masuk ke Selandia Baru, terutama produk UMKM.

"Silahkan pemerintah Selandia Baru berkomunikasi langsung dengan BPJPH dalam memperkuat kerja sama ini. Terima kasih atas lawatan ke kantor kami," ujar Gus Men.

Menteri Negara Perdagangan dan Pertumbuhan Ekspor Selandia Baru, Rino Tirikatene, menyampaikan pertemuan dengan Menteri Agama dan jajaran bersama delegasi Selandia Baru untuk meningkat hubungan kedua negara yang sudah berlangsung lama.

"Kami ingin meningkatkan hubungan kerja sama halal dengan pemerintah Indonesia. Karena halal merupakan hal yang fundamental dalam sektor perdagangan dan industri di Indonesia. Kami berharap pertemuan ini memberi manfaat bagi Selandia Baru dan Indonesia," kata dia.

Sekretaris BPJPH, E.A.Chuzaemi Abidin, dalam pertemuan itu mengatakan BPJPH telah melakukan asesmen kesesuaian terhadap tiga Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Selandia Baru pada Desember 2022.

Tiga lembaga halal itu yakni Halal Conformity Services, The Federatian of Islamic Associations of New Zealand dan NZID Limited. Sampai dengan Agustus 2023, LHLN tersebut belum menyelesaikan hasil verifikasi dokumen perbaikan.

Halal Conformity Services misalnya, sertifikat pelatihan regulasi dan SJPH bagi auditor halal atas nama Mahamed dan Bashir Ali agar diperbarui menjadi sertifikat dan kompetensi auditor halal, paling lama satu tahun sejak penerbitan dokumen akreditasi dan penilaian kesesuaian.

"Begitu juga dengan lingkup yang disetujui adalah pangan dan penyembelihan dengan penambahan minimal satu orang auditor halal baru. Kami sudah menyampaikan kepada tiga LHLN tersebut agar segera memenuhi dokumen kekurangan," ucap dia.

Setelah seluruh dokumen kekurangan terpenuhi, BPJPH disebut akan menerbitkan sertifikasi penilaian kesesuaian dan dilanjutkan dengan MRA.