Selasa 14 Nov 2023 13:18 WIB

Soal Megawati Endus Kecurangan, Sekjen Gerindra: Kami tidak Paham Maksudnya 

Pernyataan itu tidak masuk akal karena kampanye Pilpres 2024 belum dimulai. 

Rep: Febryan A/ Red: Agus Yulianto
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat diwawancarai.
Foto: Republika/ Febryan A
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat diwawancarai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengaku tidak mengerti dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi. 

Pasalnya, kata Muzani, masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Pasangan capres-cawapres baru ditetapkan pada Senin (13/11/20223) dan hari ini (14/11/2023) akan digelar pengundian nomor urut. 

Adapun masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023. "Jadi, kami terus terang tidak paham dengan apa yang dimaksud (kecurangan oleh Megawati)," kata Muzani di Rumah Besar Relawan Prabowo, Jakarta Barat, Senin malam. 

Sehari sebelumnya, Sekretaris TKN Nusron Wahid menilai, pernyataan Megawati itu tidak masuk akal karena kampanye Pilpres 2024 belum dimulai. "Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai, kok sudah yang mengatakan ada penyelewengan?" ujarnya. 

Politikus Golkar itu heran mengapa Megawati menyebut ada kecurangan saat kampanye belum dimulai. Dia bahkan menantang Megawati menunjukkan bukti-bukti kecurangan dibanding hanya melempar tudingan. 

"Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita, ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi," katanya. 

Pada Ahad siang, Megawati menyampaikan pandangannya terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia minimum capres-cawapres, sebuah putusan yang membukakan jalan bagi Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dalam pidatonya yang diunggah di kanal Youtube PDIP itu, Megawati menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi. 

"Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ujar Mega. 

PDIP diketahui mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud. PDIP sempat berang dan kecewa atas langkah kadernya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyeberang untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apalagi, pencalonan Gibran direstui oleh Presiden Jokowi yang juga kader PDIP.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement