REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa suasana dalam kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin tak kondusif. Jelasnya, ada tiga hal yang menunjukkan ketidakkondusifan dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pertama adalah tertutupnya proses penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah. Padahal sebelum penunjukkan Pj kepala daerah, sosok tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai akhir (TPA).
"Sekarang (penilaian penunjukkan Pj) dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik," ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Kedua, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
"Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan," ujar Hasto.
"Artinya inilah yang sebenernya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi," sambungnya menegaskan.
Adapun sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa kader partainya yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebab, ia menyinggung adanya pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana saat ini.
Diketahui, sejumlah kader PDIP menempati sejumlah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi. Mulai dari Pramono Anung, Yasonna H Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Bintang Puspayoga.
"Menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus. Agar apa? agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh, dan kami percaya bahwa rakyat akan mampu menentukan pemimpin yang terbaik," ujar Hasto kepada wartawan, Selasa (25/1/2024).
Adapun terkait rencana mundurnya Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu ingin memberikan contoh kepada menteri lain yang menjadi calon presiden (capres). Agar tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan elektoralnya.
"Pernyataan dari Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
