#omnibus-law

Aksi Ratusan Buruh di Depan Kompleks Parlemen RI

Wednesday, 10 Aug 2022 23:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sejunlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menghapus Omnibus...

Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR/MPR

Wednesday, 15 Jun 2022 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan...

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Saturday, 16 Apr 2022 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti memeprtanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Friday, 14 Jan 2022 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPRD RI,...

Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Wednesday, 08 Dec 2021 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor...

Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 21:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga...

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Monday, 29 Nov 2021 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, AntaraPemerintah menyatakan keseriusannya memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan...

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Monday, 29 Nov 2021 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengapresiasi putusan dari lembaga yang pernah dipimpinnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut dia, setidaknya...

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator tim kuasa hukum pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi tersebut....

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Monday, 29 Nov 2021 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Sunday, 28 Nov 2021 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg DPR-RI, Firman Soebagyo meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Ciptaker tak perlu diperdebatkan panjang lebar. Menurutnya, perbaikan terhadap UU hasil putusan...

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Sunday, 28 Nov 2021 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin,...

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Saturday, 27 Nov 2021 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengajak masyarakat mengawal kepatuhan Pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK memutus UU Cipta...

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Friday, 26 Nov 2021 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Friday, 26 Nov 2021 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalami pekerjaan berat usai...

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Friday, 26 Nov 2021 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 terkesan...

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

Friday, 26 Nov 2021 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yaitu Greenpeace Indonesia dan Walhi angkat bicara mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11...

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11), telah membacakan putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan...

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Friday, 26 Nov 2021 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memperbaiki Undang-Undang (UU)...

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Friday, 26 Nov 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Antara Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11). Dalam amar putusan, MK menyatakan UU...

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 10:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghentikan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) yang...

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Friday, 26 Nov 2021 10:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun perbaikannya, disebutnya tak...

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

Friday, 26 Nov 2021 09:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional secara bersyarat. MK menyatakan, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945...

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Friday, 26 Nov 2021 07:15 WIB

JAKARTA—Pemerintah dan DPR akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta...

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Friday, 26 Nov 2021 06:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mantan anggota...

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 00:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 berarti...

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Thursday, 25 Nov 2021 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo heran dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan, UU Cipta...

Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Thursday, 25 Nov 2021 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut...

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh sejumlah kalangan buruh. Putusan itu dibacakan...

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutus, UU...

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

Thursday, 25 Nov 2021 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang...

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang....

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Thursday, 25 Nov 2021 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja...

2.645 Aparat Gabungan Diturunkan Amankan Demo Buruh

Thursday, 25 Nov 2021 11:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi menurunkan ribuan aparat gabungan untuk mengamankan aksi unjuk ras oleh sejumlah serikat buruh. Dikabarkan demontrasi itu berfokus di kawasan depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11). "Ada...

Aksi Buruh di Depan Gedung Sate Menuntut Upah Layak

Friday, 19 Nov 2021 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Buruh dari sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (19/11). Aksi itu menyampaikan berbagai persoalan buruh yang ada...

Omnibus Law Sebagai Senjata Golongan Super Rich

Monday, 08 Nov 2021 15:31 WIB

Gambar: Poster diskusi satu tahun Omnibuslaw IP UMY Tepatnya 1 tahun yang lalu, Indonesia mengalami satu patahan sejarah politik dan demokrasi yang sangat penting untuk dicatat sebagai penanda bahwa demokrasi...

Jumhur Hidayat Harap Hakim PN Jaksel Adil Jatuhkan Vonis

Thursday, 28 Oct 2021 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis buruh Jumhur Hidayat berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis yang adil terhadap dirinya pada sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung...

Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung Sate Bandung

Thursday, 14 Oct 2021 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teatrikal saat aksi nasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (14/10)....

Partai Buruh akan Berusaha Batalkan Omnibus Law

Tuesday, 05 Oct 2021 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa sahnya omnibus law Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi cikal kembali lahirnya partai tersebut. Alasannya, regulasi...

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Tuesday, 05 Oct 2021 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menyuarakan aspirasi seluruh elemen buruh di Indonesia yang dinilainya makin sulit mendapatkan haknya. Terutama, pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun...

Mengatasi Sulitnya Memahami Isi UU Cipta Kerja

Wednesday, 29 Sep 2021 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memahani UU Cipta Kerja bukanlah hal mudah. Puluhan undang-undang dengan substansi berbeda digabung menjadi satu buku naskah undang-undang.  Berangkat dari kesulitan itu, SIP Law Firm menerbitkan rangkaian...

KSPI Catat 50 Ribu Buruh sudah ter-PHK Sejak Awal 2021 

Tuesday, 24 Aug 2021 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat kurang lebih 50 ribu buruh yang ter-PHK sejak awal tahun 2021. Data ini termasuk sebagian besar dari buruh yang ter-PHK tersebut...

Hal-Hal Ini yang Diatur oleh Omnibus Law Digital 

Tuesday, 15 Jun 2021 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, dalam menyusun Omnibus Law Digital pemerintah akan membuka lebar masukan dari masyarakat. Menurut dia, aturan sapu jagat...

Mahfud: Pembentukan Omnibus Law Dunia Digital Perlu Waktu

Wednesday, 09 Jun 2021 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pembentukan Omnibus Law Dunia Digital akan membutuhkan waktu khusus. Menurutnya, waktu khusus itu diperlukan untuk membentuk...

Demo Hardiknas, Mahasiswa Minta UU Omnibus Law Dicabut

Sunday, 02 May 2021 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mahasiswa dari Komunitas Masyarakat Warung Kopi menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta, Ahad (2/5). Dalam aksi ini mereka menuntut pencabutan UU Omnibus...

Minim Sosialisasi: UU Sapu Jagat Dianggap UU Sapu Jahat

Thursday, 22 Apr 2021 16:34 WIB

Sumber : Portal Berita Kompas.Com Sedikit bernostalgia ketika urat leher Mahasiswa berkerat mengeras untuk menyuarakan aspirasinya atas RUU sapu jagat. Begitupun di berbagai tempat, masyarakat turut menggunjingkan UU yang sedang...

Soal Amdal, UUCK Disebut tak Hapus Keterlibatan Masyarakat

Wednesday, 10 Feb 2021 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pro dan kontra bermunculan seiring proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020 lalu. Hal ini menjadi perhatian publik dan pemerhati lingkungan....

Omnibus Law Ciptaker Wajibkan Investor Asing Alih Teknologi

Tuesday, 29 Dec 2020 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibkan investor asing melakukan...

KSPI: Pandemi Masih Berdampak di Ketenagakerjaan pada 2021

Monday, 28 Dec 2020 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melihat pandemi COVID-19 masih akan memberikan dampak besar terhadap buruh. Secara umum, dampak itu dalam bentuk pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan...

ATSDI: Perlu Kampanye Jelang Migrasi ke Siaran Digital

Saturday, 26 Dec 2020 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana penghentian siaran televisi analog  pada 2 November 2022 hendaknya harus diikuti dengan sejumlah kegiatan komunikasi ke masyarakat luas. Upaya ini diperlukan sebagai langkah sosialisasi agar mereka dapat...