Agar Selaras dengan Kebijakan Baru Saudi, UU Haji Dinilai Perlu Direvisi

IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyampaikan, Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu direvisi agar selaras dengan berbagai kebijakan baru Arab...

Kemenag dan Komisi VIII Segera Bahas Revisi UU Haji

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang melihat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Haji No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) perlu disesuaikan...

KPHI Dibubarkan, Kemenag Bahas Restrukturisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dibubarkan. Sebab, menurut Pasal 129 UU tersebut, tugas pengawasan...

Peraturan Menag Soal Haji Furada Ditunggu

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) mendaku siap menjalankan amanat Undang-Undang PIHU untuk memberangkatkan calon jamaah haji furada. Namun, mereka masih menanti-nanti aturan teknis sebagai turunan...

UU Baru Dinilai Belum Maksimal Lindungi Haji Furadah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) melegalkan haji furadah. Sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menganggap haji furadah sebagai ilegal, padahal...

Soal Haji Furodah Diminta Masuk dalam Revisi UU Haji

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Haji furodah masih memiliki masalah tersendiri. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis. Menurut dia, persoalan yang dimaksud masih seputar pelaksanaan di lapangan....

Revisi UU Haji Umrah Ditargetkan Selesai Agustus

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR tengah menyelesaikan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU). RUU ini ditargetkan selesai pembahasan dan disahkan menjadi UU pada Agustus mendatang. Wakil...

Fraksi PPP: UU Penyelengaraan Haji tak Perlu Diperbarui

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati mengatakan partai memandang perubahan perundangan yang mengatur soal penyelenggaraan ibadah haji belum perlu dilakukan. Ini karena selama ini pelayanan...

'UU Haji Umrah Perlu Direvisi Agar Biaya Haji Efisien'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pada Kamis (27/8), Komisi VIII mengundang sejumlah pakar terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Mantan Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu yang ikut di...

UU Haji Diujimaterikan, Kemenag: Tanpa BPIH akan Timbul Kekacauan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan indikator kesiapan calon jamaah haji."Jika setiap warga negara yang beragama Islam berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji tanpa adanya setoran awal...

RUU Haji Harus Jadi Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Haji Nomor 13/2008 diharapkan tetap menjadi prioritas dalam usulan prolegnas 2015. "Revisi UU Haji harus tetap menjadi prioritas karena hal ini akan menjadi sorotan apabila undang-undang...

Pemanfaatan Dana Setoran Awal Haji Belum Optimal

JAKARTA — Pemanfaatan dana setoran awal haji belum optimal. Dana setoran awal puluhan triliun belum dimanfaat kan untuk menyejahterakan umat Islam Indonesia karena menumpuk di rekening pemerintah.Direktur Jenderal Penye...

Komisi VIII: UU Haji Harus Direvisi