Lemasa: Politik Labelisasi Teroris Perdalam Luka Orang Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menilai, Undang-Undang (UU) Terorisme benar diterapkan di Papua maka negara dengan sadar sedang berupaya membasmi orang Papua di atas Bumi Cenderawasih. Pelabelan...

KontraS Pertanyakan TNP-OPM akan Dimasukkan Kelompok Teroris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri, mempertanyakan upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memasukkan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai kelompok terorisme. Dia...

Definisi Terorisme Terlalu Luas, Ini Kata KontraS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri, melihat kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) bisa saja dimasukkan sebagai kelompok terorisme jika melihat Undang-Undang (UU) Terorisme. Namun, dia...

Dewan Dorong Perpres TNI Tangani Terorisme Segera Disahkan 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus segera disahkan. 

Pendapat itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono dalam...

Mahfud: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Amanat UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, pemerintah sudah mendengarkan semua pemangku...

Pemerintah Bahas Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih membahas draf peraturan presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme....

Hoaks dan UU Terorisme, Penegak Keadilan atau Ambisi Politik

Berawal dari pernyataan Wiranto, Menkopolhukam yang menganggap bahwa hoaks merupakan ancaman baru dalam Pemilu 2019. Menurutnya hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait pemilihan presiden...

Pengamat Teknologi Jelaskan Tiga Langkah Atasi Hoaks

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dan pakar teknologi Teguh Prasetya menyatakan sebenarnya ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hoaks. Hal ini sebagai respons Pemerintah melalui...

Masukan Hoaks ke UU Terorisme, YLBHI: Wiranto Ngawur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang akan menindak pelaku penyebaran hoaks dengan UU terorisme adalah...

UU Terorisme Jerat Penyebar Hoaks, Pakar: Itu Nggak Nyambung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk menjerat pelaku penyebar hoaks dengan Undang Undang (UU) Terorisme mulai menuai kontroversi. Ahli hukum...

Badan Pengawas Pemberantasan Teroris Belum Dibentuk DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI masih belum juga membentuk Badan Pengawas untuk melakukan pengawasan dalam upaya pemberantasan terorisme. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan pada penegak hukum dalam upaya memberantas...

Kontroversi yang Tersisa di UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Bayu Hermawan*Rentetan aksi teror yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, seolah menyadarkan semua pihak bahwa sel-sel kelompok teroris masih menjalar di tanah air. Seluruh elit, tak peduli...

Motif Politik dalam Definisi Terorisme

...

Anggaran Koopssusgab Ikut Anggaran TNI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usai disahkannya Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, DPR kini...

PKS Berharap Hasil Revisi UU Bisa Tumpas Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKRS DPR RI menyambut baik selesainya pembahasan revisi UU 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Keberadaan UU ini diharapkan akan bisa menumpas terorisme hingga ke akar-akarnya.Ketua...

Jangan Terburu-buru Sahkan Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah dan DPR tak terburu-buru dalam mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme. ICJR juga meminta agar proses pembahasan revisi UU Terorisme...

Aher: UU Terorisme Harus Dibuat Sejelas-jelasnya

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, setuju dengan adanya undang-undang terorisme untuk mengamankan masyarakat dari teror. Namun, ia menekankan UU tersebut harus dibuat dengan sangat rinci dan jelas."Yang...

Pakar Nilai UU Terorisme Cukup Kuat Berantas Pelaku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme sebetulnya sudah cukup kuat  memberantas terorisme. UU tersebut dibuat dengan...

Tokoh Lintas Agama Desak UU Terorisme Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peristiwa bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya, Ahad (13/5) pagi membuat desakan agar Undang-Undang Terorisme segera disahkan semakin kencang. Tujuannya agar aparat dapat lebih maksimal dalam...

Keterlibatan TNI akan Diatur dalam UU Pencegahan Teroris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana teroris akan diatur dengan baik dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Terorisme. Hal ini, agar ada kerja sama antara TNI...

Aman tidaknya Negara, Ini Kata Panglima TNI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menilai, aman tidaknya negara, saat ini, juga tidak terlepas dari apa yang disampaikan undang-undang. Bahkan, jabatan selaku Panglima TNI pun adalah...

Gatot: Kita Perlu Undang-Undang untuk Mencegah Bom

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo berpendapat tentang Revisi Undang-Undang terorisme. Gatot mengatakan terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap negara. Ia juga menambahkan saat ini Indonesia memerlukan...

Ini Alasan Pansus Perpanjang Pembahasan RUU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani menjelaskan perihal diperpanjangnya masa pembahasan RUU tersebut. Menurutnya RUU Terorisme ini ternyata mendapatkan perhatian...

Wiranto: Pemerintah Dorong Program Deradikalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah gencar mendorong program deradikalisasi. Ini dilakukan dalam menangkal paham radikalisme di tengah masyarakat."Para redisivis atau katakanlah...

Pengamat Intelijen Beri Resep Agar Kelompok Santoso Turun Gunung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan soft power, misalnya dengan pendekatan kesejahteraan. Namun ada pula yang menggunakan hard...

Akom Ingatkan Tewasnya Santoso Bukan Berarti Teroris Habis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG —  Ketua DPR RI Ade Komarudin mengingatkan semua pihak agar tetap waspada meski gembong teroris Santoso telah berhasil dilumpuhkan. Menurut Ade, terbunuhnya Santoso bukan pertanda Indonesia sudah terbebas...

"Santoso Besar karena Ada yang Membesar-besarkan"

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pengamat strategi pertahanan Muhadjir Effendy berpendapat terbunuhnya Santoso dan kian lemahnya kekuatan pendukungnya akan mengurangi beban agenda pemberantasan terorisme. Namun menurut Muhadjir, Santoso sebetulnya bukan sosok yang  luar...

Santoso Ditembak Tentara, Peran TNI akan Diatur di Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR membuka peluang untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Hal tersebut akan diatur dalam revisi UU Terorisme yang sedang digarap oleh DPR. Anggota Komisi I DPR...

Tito Sebut UU Terorisme Harus Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian mengatakan, UU Terorisme harus direvisi. Kalau sampai tidak melakukan perubahan, menurut Tito, itu bodoh sekali. Tito menjelaskan,...

Soal Draf Revisi UU Terorisme, ICJR: Banyak Pasal Abaikan HAM

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Draf revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dinilai masih banyak menyertakan pasal yang tidak memertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),...

ICMI Minta Revisi UU Terorisme Segera Diputuskan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Wakil Ketua Umum ICMI, Priyo Budi Santoso...

BNPT: Rekrutmen Teroris Makin Maju

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Hamidin mengatakan, rekrutmen teroris kini sudah jauh lebih maju dibandingkan dekade lalu."Kalau dekade lalu, model perekrutam diawali...

Tim Evakuasi Jenazah Terduga Teroris Ditembaki Orang tak Dikenal

REPUBLIKA.CO.ID, POSO -- Tim evakuasi jenazah dua korban anggota kelompok teroris pimpinan Santoso yang tertembak mati di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Minggu (15/5), mendapat serangan...

Hukum Indonesia Memadai Tindak Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi hukum Suhardi Somomoeljono menilai perangkat hukum di Indonesia sangat memadai untuk menindak pelaku kejahatan terorisme di Tanah Air."KUHP dan UU Terorisme itu sudah sangat memadai,"...

Selain Preventif, BNPT Minta Revisi UU Terorisme Atur Hukum Acara Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Tito Karnavian menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memasukkan unsur preventif sebagai usaha pencegahan terhadap aksi terorisme. "Kami...

DPR: UU Terorisme Jangan Tiru Internal Security Act Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon sudah melantik susunan pimpinan panitia khusus revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Susunan pimpinan pansus UU Terorisme tersebut sudah mewakili...

Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- pejabat sementara (Pjs) Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz mengatakan, setidaknya ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan dalam penanganan terorisme di Indonesia, yaitu...

Pemerintah Siapkan Kembali Paket Besar Untuk UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah kembali menyiapkan paket untuk mendongkrak dan memudahkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini nantinya beråkaitan dengan perizinan bagi UMKM yang selama ini dianggap...

'Revisi UU Terorisme Jangan Rugikan Umat Islam'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kedatangan Pemuda Muhammadiyah ke MPR RI adalah untuk bersilaturahim dan berdiskusi mengenai persoalan bangsa. Menurutnya, ada tiga persoalan bangsa...

Pemuda Muhammadiyah: Revisi UU Terorisme Jangan Rugikan Umat Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Muhammadiyah. Dalam kunjungan kali ini, Ketua Umum DPP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak membahas 3...

Fraksi Belum Terima Draf Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf revisi Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah diserahkan pemerintah ke DPR RI. Namun, draf UU tersebut belum diserahkan ke fraksi-fraksi di DPR. Ini membuat...

Luhut Ingin Islam di Indonesia tak Dikonotasikan Teroris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menemui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (15/2) sore. Kedatangan Luhut tersebut dalam rangka berdiskusi terkait...

Draf Revisi UU Terorisme Sudah Diserahkan ke DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan draf revisi Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme telah diserahkan ke...

Komisi I Bahas Revisi UU Terorisme Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI bakal segera melakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan terkait draf revisi UU Terorisme....

Pemerintah Segera Sampaikan Revisi UU Terorisme ke DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera menyampaikan revisi UU tentang Terorisme yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 kepada DPR. Pengajuan revisi telah akan masuk lebih dulu ke meja presiden. "Senin...

Menkumham Ungkap Poin Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly mengungkapkan enam poin dalam revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. rencana revisi UU tersebut, kata dia,...

Pencabutan Kewarganegaraan Harus Diperjelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mencabut paspor dan kewarganegaraan semua warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah atau daerah...

Cabut Izin Kewarganegaraan Dianggap Efektif Cegah Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Teroris, Al-Chaidar mengatakan rencananya revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, adalah mencabut izin kewarganegaraan untuk orang Indonesia yang keluar Indonesia untuk berperang dengan...

JK Sebut Revisi UU Terorisme tak Buat Aparat Semena-mena

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai revisi UU Terorisme tak akan membuat aparat keamanan bertindak semena-mena. Menurut dia, revisi UU Terorisme dilakukan terhadap sejumlah poin guna mempercepat deteksi...

Luhut Pastikan Revisi UU Terorisme Masuk DPR Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan draf revisi UU Terorisme sudah selesai dirumuskan. Pekan depan rencananya, akan ada finalisasi dan akan langsung dibawa...